- agmastes.com
VIVAnews - Pemerintah Australia akhirnya mencabut larangan ekspor sapi ke Indonesia. Setelah sebelumnya melarangan ekspor sapi, karena para importir Indonesia dianggap memperlakukan secara kasar sapi-sapi Australia, terutama di rumah-rumah jagal.
Namun, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Thomas Sembiring, keputusan Pemerintah Australia menghentikan ekspor atau kembali mencabut keputusan larangan ekspor sapi ke Indonesia tidak berpengaruh terhadap stok daging sapi dalam negeri.
"Kita tak terpengaruh dengan keputusan mereka (Australia). Mau dilarang atau tidak ekspor sapi ke sini," tutur Thomas saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 8 Juli 2011.
Thomas mengatakan bahwa selama ini stok daging sapi domestik cukup aman hingga Lebaran nanti, karena sebelum ada keputusan Pemerintah Australia melarang ekspor ternak ke Indonesia, suplai daging tercukupi. "Sebab, sebelum ada larangan impor sapi dari Australia Juni lalu, kita sudah punya stok sapi yang siap dipotong pada tiga bulan berikutnya," ujarnya.
Dia mengungkapkan, hingga semester II-2011, stok daging mencapai 73 ribu ton. Sedangkan tahun lalu, stok daging sebanyak 120 ribu ton. "Kita lihat, sampai saat ini masih aman dengan 73 ribu ton. Tapi bila kurang, ya kita tambah lagi karena masih ada stok ternak yang belum dipotong," kata Thomas.
Seperti diketahui, pemerintah Australia akhirnya mencabut larangan ekspor sapi ke Indonesia. Pencabutan larangan ekspor sapi ini dilakukan dengan syarat bahwa para importir Indonesia tidak lagi memperlakukan secara kasar sapi-sapi Australia, terutama di rumah-rumah jagal.
Selain itu, pencabutan larangan ekspor sapi ke Indonesia ini dilakukan lantaran para peternak sapi Australia protes keras. Para peternak sapi mendesak pemerintah agar mencabut larangan ini, karena mereka merasa rugi atas larangan ekspor itu.
Diketahui, nilai ekspor sapi ke Indonesia mencapai nilai sekitar US$330 juta. Para peternak itu bahkan ingin memusnahkan persediaan sapi-sapi yang tidak jadi di kirim ke Indonesia.
Joe Biden Sahkan Undang-undang yang Membuat Tiktok Terancam Diblokir
Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden resmi menandatangani undang-undang pemblokiran TikTok, jika ByteDance tidak bisa memenuhi syarat yang diwajibkan oleh AS.
