- Wikimedia Commons
VIVAnews - Pemerintah menegaskan RPH (Rumah Pemotongan Hewan) selama ini hanya mementingkan volume target sapi potong tanpa memperhatikan keberlanjutan pembiakan sapi kedepannya. Semua ini dilakukan hanya untuk mengejar retribusi semata.
“Banyak sapi-sapi betina produktif yang dipotong. Ini dilarang,” ujar Menteri Pertanian, Suswono, saat jumpa pers di Kantor Kementrian Perekonomian, Jakarta, Jumat 8 Juli 2011.
Kejadian tersebut, lanjut Suswono, seharusnya menjadi tanggung jawab pengawasan dari Pemerintah Daerah sehingga keberlangsungan produksi sapi Tanah Air menjadi terjaga dan rencana swasembada dapat terwujud.
“Sebagai contoh di daerah Nusa Tenggara Timur hampir 90 persen sapi betina produktif dipotong,” imbuhnya.
Menanggapi kondisi Indonesia yang sempat bersitegang dengan Australia terkait isu animal walfare terhadap sapi-sapi yang berasal dari negara Kangguru tersebut, Mentan menyatakan saat ini Indonesia telah mengambil langkah-langkah perbaikan pada RPH bermasalah.
Namun, diakui, upaya perbaikan ini hanya diberlakukan pada tempat-tempat yang memotong sapi dari Australia. Saat ini tercatat, RPH yang memotong sapi Australia sekitar 50 tempat dari total RPH yang berada di Indonesia sebanyak 700 buah.
Mentan yakin seluruh RPH yang dimiliki Indonesia sudah memenuhi standar. Hal yang menjadi permasalahan sebenarnya lebih kepada perlakuan pada sapi-sapi yang akan dipotong tersebut. “Masalahnya hanya perlakuan karena masalah alat seperti restrain box. Dalam hal ini, Australia akan membantu dalam pengadaan restrain box,” ungkapnya.
