- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews – Wasekjen Demokrat Saan Mustofa menyatakan, partai akan bertanya kepada Andi Nurpati tentang motivasinya menuntut Panja Mafia Pemilu DPR. Saan sendiri mengaku, ia belum mendengar rencana Nurpati melaporkan Panja ke pihak kepolisian.
“Saya harus kroscek ke Ibu Andi, apakah benar dia melaporkan Panja ke kepolisian. Apa alasannya melaporkan Panja, itu harus kami tanyakan. Apakah misalnya ada tindakan tidak menyenangkan dari salah satu anggota Panja,” kata Saan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 19 Juli 2011.
Sebelumnya, Nurpati memang berencana memidanakan beberapa anggota DPR yang duduk di Panja Mafia Pemilu yang beberapa waktu lalu meminta keterangan darinya soal surat palsu Mahkamah Konstitusi. Nurpati menilai, pernyataan para anggota Panja di luar sidang DPR, sangat menyudutkan dirinya dan tidak etis lagi.
“Tuduh-tuduh orang tak bisa seenaknya. Ada aturannya. Saya minta ini dihentikan. Kalau tidak, ada sanksi hukumnya. Di dalam rapat Panja, itu hak mereka untuk teriak-teriak. Di luar, klien kami akan menuntut mereka,” imbuh pengacara Nurpati, Denny Kailimang.
Nurpati yang tersandung kasus pembuatan surat palsu MK saat ia masih menjabat sebagai Komisioner KPU, saat ini tercatat menjabat sebagai Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat. Sementara pengacaranya, Denny, menjabat sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat.
Wakil Ketua Panja Ganjar Pranowo meminta Nurpati untuk mengecek dulu aturan perundang-undangan sebelum mengancam mengguggat mereka. “Andi Nurpati nggak ngerti aturan. Kami berhak vokal dan punya imunitas, apalagi di ruang sidang. Seluruh omongan kami tidak bisa dituntut,” tegas Ganjar.
Imunitas bagi anggota DPR tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). UU itu menyebutkan, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR.
Saan berharap, semua proses terkait Panja berjalan sesuai aturan MD3 di atas. “Panja itu mekanisme di DPR. Kami berharap semua diikuti sesuai aturan MD3. Saya akan tanya perihal rencana Nurpati melaporkan Panja kepada yang bersangkutan,” kata dia. (umi)
Stafsus Bantah Erick Thohir Perintahkan BUMN Borong Dolar AS, Ini Penjelasannya
Stafsus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga membantah informasi yang menyebut bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir telah meminta BUMN untuk memborong dolar AS.
