- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Keputusan pemerintah menaikan anggaran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditanggapi negatif oleh kalangan ekonom. Kebijakan pemerintah itu dinilai berorientasi menahan laju inflasi dan sama sekali tidak membantu upaya pengentasan kemiskinan di tanah air.
"Saat ini pemerintah hanya takut untuk menahan infasi dan mengorbankan orang di kelas bawah, tapi menyenangkan orang di kelas menengah," ujar Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani di Jakarta, Minggu, 24 Juli 2011.
Menurut Aviliani, ketakutan pemerintah terhadap kenaikan inflasi terasa berlebihan. Hal itu terlihat dari keputusan menaikan anggaran BBM bersubsidi dari Rp80 triliun menjadi sekitar Rp120 triliun.
Lebih lanjut dia menilai kenaikan anggaran BBM bersubsidi hanya akan menambah beban anggaran pemerintah semata. Alasannya, penambahan alokasi anggaraan tersebut disalurkan pada aktivitas yang tidak ada muatan ekonomi.
"Kalau beban ada aktivitas ekonominya, tidak masalah karena penerimaan pajak lebih banyak dong. (Tambangan anggaran) ini malah tidak membuat pajaknya lebih banyak,' ujar Aviliani.
Dia mengaku, keberanian pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi memang tidak populis jika dilihat dari aspek politik. Namun, pemerintah seharusnya melihat masalah kenaikan tersebut untuk jangka panjang sehingga setiap kebijakan tidak akan berubah manakala terjadi perubahan pemerintahan.
Selain di tingkat pemerintahan, masalah kenaikan BBM juga muncul karena masyarakat Indonesia yang dianggap belum realistis memandang persoalan ini. "Bayangkan kalau Rp50 triliun digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Beli dong hasil-hasil petani kita dengan harga wajar karena harga komoditas naik tapi petani tidak pernah mendapatkan harga yang layak," ujarnya.
Seperti diketahui, Komisi VII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati usulan tambahan volume BBM bersubsidi dari 38,6 juta kiloliter (KL) menjadi 40,49 juta KL. Akibat tambahan BBM subsidi sebanyak 1,89 juta KL, anggaran subsidi itu bakal bertambah sekitar Rp25 triliun.
Keputusan kenaikan volume BBM tersebut diperoleh setelah pemerintah telah melakukan exercise mengenai dampak kenaikan volume BBM bersubsidi. Dari hasil analisa, diketahui bahwa tambahan volume BBM bersubsidi akan menyebabkan tambahan anggaran sebesar Rp25 triliun. Sehingga total anggaran subsidi BBM ditaksir mencapai Rp120,7 triliun.
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
