- VIVAnews/Banjir Ambarita
VIVAnews - Pengamat Politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti, menilai pemerintah harus mewaspadai dan mengambil langkah antisipasi yang tepat terhadap gerakan separatisme yang menginginkan kemerdekaan.
Sebab, gerakan separatisme tersebut kini sudah menggunakan cara politik dan diplomasi, tidak lagi aksi kekerasan.
"Pendekatan kemerdekaan di tanah Papua sudah tidak bisa lagi dengan cara-cara militer sporadis seperti OPM di masa lalu. Tetapi justru melalui diplomasi dan politik internasional," ujar Ikrar usai diskusi di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat 5 Agustus 2011.
"Lihat saja apa yang terjadi pada 2 Agustus kemarin di Sentani, Abepura, dan Manokwari. Cara mereka melakukan unjuk rasa sangat damai dan memang menimbulkan empati domestik maupun internasional," kata Ikrar.
Dengan demikian, menurut Ikrar, pemerintah tak boleh anggap remeh hal tersebut. "Ini harus dipahami pemerintah, jangan lagi business as usual," kata Ikrar.
Ikrar mengimbau pemerintah jangan hanya menganggap masalah itu bisa diselesaikan dengan pendekatan hubungan tingkat pemerintah antar negara seperti pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat, Inggris, atau Australia. Politik internasional itu tidak hanya ditentukan oleh hubungan antara pemerintah (G to G), tapi juga bisa aktor-aktor non negara tersebut yang berperan.
"Aktivis kemerdekaan Papua di luar negeri sudah meniru gaya Timor Leste. Anda lihat saja misalnya bagaimana di Amerika ada namanya West Papua Network. Di Australia juga ada yang namanya West Papua Freedom Association, dan sebagainya yang menurut saya hal-hal semacam itu terus berkembang," kata Ikrar.
Apalagi, lanjut Ikrar, perkembangan media sosial juga turut berperan dalam menyebarluaskan gagasan dan pemikiran kelompok-kelompok tersebut. "Jangan lupa sekarang bukan media massa saja yang menentukan politik internasional dan domestik. Media sosial misalnya jalur Twitter, Facebook, dan sebagainya pun sekarang sudah berkembang dan bisa menentukan," kata Ikrar.
Oleh karena itu, menurut Ikrar, pemerintah harus cepat tanggap mengantisipasi gerakan kelompok yang provokatif terhadap separatisme Papua tersebut. Misalnya atas muncul seminar di London yang mempersoalkan Pepera 1969, itu juga harus dicermati dan tak boleh diabaikan. "Kementerian luar negeri jangan memandang bahwa karena jumlah yang hadir tidak banyak, lantas ini tidak dianggap penting," kata Ikrar.
Seminar di London ini dimotori oleh Benny Wenda, Jennifer Robinson, dan Melinda Jankie yang tergabung dalam IPWP (International Parliamentarian for West Papua) dan ILWP (International Lawyer for West Papua). Isu bahasan seminar adalah mengkaji keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Menurut peserta seminar yang sebagian besar simpatisan separatisme, Pepera ini tidak sah dan perlu diulang karena tidak dilakukan sesuai standar internasional (one man one vote).
Posisi Indonesia bahwa Pepera itu sah sesuai New York Agreement 1962 dan hasil Pepera sudah disahkan oleh sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505, 19 Nov 1969. Berarti kembalinya Papua ke Indonesia sudah sah didukung penuh oleh masyarakat internasional dan PBB.
Ikrar mengingatkan dulu Indonesia merdeka karena gerakan sekelompok elite dan pemuda yang kemudian melakukan pendekatan diplomasi sehingga memperoleh dukungan internasional yang besar. "Paling tidak pemerintah harus cari info yang selengkap-lengkapnya mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa itu trjadi. Kedua, Pemerintah juga harus tahu kira-kira siapa yang benar-benar dianggap sebagai representasi dari kelompok yang bisa diajak dialog," kata Ikrar. (umi)
Ramalan Zodiak Jumat 26 April 2024: Taurus Harus Waspada dengan Rekan Kerja, Leo Kena Tekanan Mental
Ramalan zodiak Jumat, 26 April 2024. Taurus, waspadai rekan kerja. Leo mendapat tekanan mental. Urusan percintaan Libra bermasalah. Sagitarius mendapat kejutan.
