- Patria Maritime Lines
VIVAnews - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah resmi menguasai saham PT Bahtera Adhiguna setelah pemerintah menyerahkan saham perusahaan pelayaran tersebut sebanyak 21.674 lembar saham senilai Rp90,22 miliar.
"Pengalihan saham ke PLN ini dalam kerangka restrukturisasi bisnis Bahtera Adhiguna yang dalam lima tahun terakhir berada dalam kondisi tidak sehat," kata Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Mustafa Abubakar, di kantornya, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2011.
Melalui pengalihan saham tersebut, Mustafa mengatakan, saham pemerintah di PLN selanjutnya akan bertambah sesuai nilai saham Bahtera Adhiguna yang diserahkan ke perusahaan listrik milik negara itu.
"Setelah pengalihan saham ini, Bahtera Adhiguna akan diproses lebih lanjut menjadi anak perusahaan PLN. PLN berperan sebagai holding company sekaligus pemegang saham Bahtera Adhiguna," tuturnya.
Mustafa mengatakan, pengalihan saham dari pemerintah kepada PLN tersebut dipastikan akan menguntungkan perusahaan listrik tersebut. Alasannya, armada kapal pengangkutan milik Bahtera bisa menjaga keamanan distribusi pasokan batu bara ke pembangkit PLN.
Dengan beralihnya status Bahtera menjadi anak perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran, maka perusahaan pemerintah ini bisa meningkatkan efisiensi biaya transportasi laut untuk kegiatan pengangkutan batu bara.
Menteri BUMN meyakini, PLN bisa membantu upaya restrukturisasi Bahtera. Hal itu setidaknya sudah ditunjukkan melalui pemberian bantuan dana talangan restrukturisasi serta kontrak angkutan batu bara PLN sebanyak 3,6 juta ton per tahun selama 20 tahun ke PLTU Tanjung Jati B.
Seperti diketahui, rencana pengalihan saham Bahtera Adhiguna ke sejumlah perusahaan sudah muncul beberapa tahun lalu. Sebelum resmi dipinang oleh PLN, Bahtera awalnya dirancang untuk diambil alih oleh PT Bukit Asam Tbk. (art)
Kemenangan Prabowo-Gibran Diharap Jadi Peluang Kembangkan Ekonomi Berbasis Laut
Pasangan Prabowo-Gibran bakal memimpin Indonesia periode 2024-2029 setelah MK menolak seluruh permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
