- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa profil jemaah haji setiap tahun semakin membaik. Temuan ini mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia semakin membaik.
Bahkan, temuan BPS menunjukkan, pada 2010 terjadi peningkatan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang berkesempatan menunaikan ibadah haji dibandingkan 2000.
Kepala BPS, Rusman Heriawan, menjelaskan hasil Survei Kepuasan Jemaah
Haji 2000 menunjukkan 17,61 persen pekerjaan jemaah haji didominasi oleh petani. Namun, pada survei Jemaah Haji 2010 terjadi perubahan, di mana sektor swasta mendominasi jemaah haji sebesar 23,14 persen.
"PNS juga semakin sejahtera, pada tahun 2000 hanya 13,08 persen sekarang mencapai 17,52 persen," kata Rusman Heriawan di kantor BPS, Jakarta, Senin 8 Agustus 2011.
Menurut Rusman, dari tingkat pendidikan juga terjadi perbaikan. Pada survei 2000, jemaah haji dikuasai oleh orang yang buta huruf dan tidak tamat sekolah dasar (SD) dengan porsi 46,40 persen. Namun, pada survei 2010, jemaah haji yang tidak tamat SD relatif kecil.
"Ada nominalnya, namun kecil dan bisa diabaikan. Kebanyakan jemaah haji sekarang minimal lulus SD sebesar 35,98 persen," jelasnya.
Rusman juga sempat menceritakan pengalamannya sewaktu naik haji pada 1993. Pada waktu itu Indonesia selalu sulit untuk memenuhi kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga pemerintah Malaysia merayu untuk memberikan sisa kuota Indonesia kepada Malaysia.
"Sekarang ini jumlah jemaah haji mencapai 211 ribu dan pemerintah Indonesia selalu meninta menambah kuota. Sekarang ini haji modelnya seperti membeli mobil, bisa indent hingga 11 tahun," katanya.
Hal ini, lanjut Rusman, membuktikan bahwa perekonomian Indonesia semakin membaik. Bagi masyarakat yang masuk dalam daftar tunggu haji, biasanya mengalihkan untuk melaksanakan ibadah umroh, sehingga orang yang naik haji biasanya lebih mapan. (art)
PDIP Dukung PPP Jalin Komunikasi Politik dengan Parpol Lain
Sekretaris Jenderal PDIP mengatakan partainya mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menjalin komunikasi politik dengan partai politik (parpol) lain.
