- ANTARA/Jafkhairi
VIVAnews - Pemerintah menyatakan besaran dividen yang harus diserahkan perusahaan untuk tahun ini tetap pada angka Rp27,5 triliun. Begitu pula, pada sektor perbankan yang berada pada kisaran Rp25 hingga Rp30 triliun.
Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, pihaknya sedang mempertimbangkan mengurangi besaran kewajiban dividen pada perbankan BUMN guna membantu usaha ekspansi kreditnya.
Pasalnya, sekecil apapun keringanan yang diberikan untuk industri perbankan oleh karena faktor gearing ratio atau perbandingan antara kredit yang dijamin dengan modal (ekuitas) dapat menggenjot ekspansi kreditnya.
"Rp1 triliun saja, bank diberi ekspansi kredit dampaknya adalah 10 kali lipat, dia bisa Rp10 triliun mendapat kesempatan mengembangkan kredit baru karena gearing ratio 10 kali," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis malam.
Pengurangan besaran dividen ini, tambahnya, secara tidak langsung dapat berpengaruh kepada pengurangan suku bunga bank. Turunnya suku bunga perbankan, tentunya akan memberikan keuntungan kepada nasabah.
"Tidak langsung (berpengaruh pada penurunan suku bunga), namun yang jelas (dengan) pengurangan deviden, kesempatan ekspansi kredit itu langsung," tutur Mustafa.
Terkait penurunan suku bunga, lanjutnya, faktor yang harus diperhatikan ialah revisi Undang-Undang nomor 49 tahun 1960 mengenai Piutang Negara. Dengan direvisinya UU tersebut, nantinya terjadi pemisahan aset yang dimiliki menjadi bukan lagi milik negara, sehingga perbankan lebih berani melakukan restrukturisasi piutang-piutang.
"UU nomor 49 tahun 1960, ini yang paling penting untuk direvisi dan ini sudah masuk dalam program prolegnas DPR," ujarnya. (eh)
Kepala Hak Asasi Manusia PBB Kutuk Serangan Terbaru Israel ke Gaza
Kepala hak asasi manusia PBB pada hari Selasa 24, April 2024 mengecam serangkaian serangan terbaru Israel di Gaza yang menewaskan sebagian besar perempuan dan anak -anak.
