- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai Muhammad Nazaruddin yang menyurati Susilo Bambang Yudhoyono salah alamat.
Menurut dia, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu tidak pernah mengintervensi hukum. "Ini salah alamat," kata Ramadhan saat jumpa pers di ruang Fraksi Demokrat, Kamis 18 Agustus 2011.
Menurut dia, Demokrat menyerahkan penyelesaian kasus pada aparat hukum. "Dari awal, hukum harus ditegakkan," katanya.
Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah menegaskan, kasus yang membelit Nazaruddin saat ini merupakan persoalan hukum, bukan politik. Sebab itu diserahkan pada mekanisme hukum. "Ini di ranah hukum," ujarnya.
Menurut Jafar, dalam keterntuan hukum di Indonesia, seseorang tidak bisa menanggung kesalahan orang lain. "Tentunya tidak ada warga negara bebas dari suatu proses hukum bila terkena masalah," katanya.
Ketua Departemen Perekonomian Sutan Bhatoegana mengatakan, surat Nazaruddin ke SBY manyatakan bahwa Nazaruddin akan menanggung seluruh kesalahan sendiri. "Di hukum Indonesia seseorang tak bisa menanggung kesalahan orang lain," katanya.
Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat yang duduk di Komisi III DPR, Dasrul Djabar membantah Komisi III mengunjungi Nazaruddin di rutan Brimob. "Itu bukan kunjungan Komisi III. Tapi kunjungan Komisi III secara personal, dan ini dibolehkan," katanya.
Dasrul juga mengkritik sejumlah koleganya yang berpendapat Nazaruddin harus dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. "Berpendapat boleh saja, tapi menurut kami tidak tepat. Di LPSK itu saksi atau korban. Sedangkan dia (Nazaruddin) tersangka," katanya. (umi)
Kata Shin Tae-yong Usai Heerenveen Izinkan Nathan Tjoe-A-On Kembali ke Timnas Indonesia U-23
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong buka suara terkait Nathan Tjoe-A-On yang bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia U-23 di perempat final Piala Asia U-23 2024
