- cbc.ca
VIVAnews - Pemerintah meminta pengusaha tidak panik dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 10 persen tahun depan. Sebab, kenaikan ini tidak merata di seluruh Tanah Air.
“Tarif listrik untuk industri ada yang tidak perlu naik lagi, ada yang sudah dianggap cukup tinggi,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 22 Agustus 2011.
Kepada industri mana sajakah kenaikan itu akan diberlakukan, menurut dia, masih harus dibicarakan lebih lanjut dengan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, kewenangan teknis berada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Masih akan dibahas dengan dewan, saya tidak ingin mendahului,” imbuhnya.
Menurut dia, kenaikan TDL ini agar dapat menurunkan biaya pokok produksi yang saat ini masih timpang. Saat ini, biaya produksi pembangkit mencapai Rp1.000 per Kwh. Sementara itu, harga jual listrik masih Rp600 per Kwh. "Ini rentangnya masih jauh," tambahnya.
“Ada 2 pendekatan, kenaikan hanya salah satunya. Yang paling penting menurunkan biaya pokok produksi dengan mengganti penggunaan energi primernya,” tuturnya.
Menurut dia, masalah itu tetap akan dibicarakann agar tidak memberatkan industri. Industri juga harus bisa memahami jika rasio elektrifikasi di Indonesia masih 60 persen. "Kasihan ada yang belum dapat listrik," tuturnya.
Kalangan industri, terutama usaha kecil menengah (UKM) keberatan dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik tahun depan. Sebab, kenaikan TDL tidak diimbangi kompensasi yang bisa mengangkat daya saing.
Sebelumnya, Ketua Bidang UKM Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Tri Harsono, menyatakan keberatannya atas rencana kenaikan TDL. Selama ini, dengan kenaikan TDL, UKM tidak merasakan kompensasi yang jelas, sehingga beban justru meningkat. (art)
Sindir Heru Budi, Ketua DPRD: Siapapun Pj Gubernurnya Kalau Gak Radikal Ya Jakarta Tetap Banjir
Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti persoalan banjir di Jakarta. Padahal, Jakarta punya anggaran untuk mengatasi banjir.
