- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews- Fraksi DPR menilai alokasi subsidi BBM dan listrik dalam RAPBN 2012 tidak tepat. Dewan menilai anggaran subsidi BBM sebesar Rp123,6 triliun atau 1,5 persen dari PDB masih terlalu besar dan membebani negara.
Menurut Anggota Fraksi PKS, Andi Rahmat, besarnya anggaran subsidi BBM meminta pemerintah untuk berani menata ulang kebijakan yang lebih akuntabel dan tepat sasaran.
"Subsidi BBM selama ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok kaya," ujarnya saat sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 23 Agustus 2011.
Fraksi PKS, lanjutnya, turut meminta pemerintah melakukan langkah untuk menekan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Pemerintah harus mengembangkan angkutan masal yang terintegrasi.
Sementara terkait penurunan subsidi listrik dari Rp65 triliun menjadi Rp45 triliun, Andi mengatakan hal itu tidak bisa menjadi pembenaran pemerintah dalam menaikan tarif dasar listrik (TDL) tanpa menurunkan biaya pokok penyediaan listrik PLN terlebih dahulu.
"Pemerintah harus mengamankan pasokan gas untuk PLN, memastikan program 10.000 MW tahap I tidak mundur, meningkatkan efisiensi listrik PLN, dan mengurangi losses jaringan transmisi dan distribusi listrik nasional," ungkapnya.
Sedangkan Fraksi Gerindra melalui anggotanya Fary Djaeni Francis menilai anggaran subsidi energi baik BBM dan listrik menunjukkan pemerintah tak ramah terhadap rakyat. Turunnya subsidi listrik yang akan meningkatkanya TDL itu akan membuat biaya produksi meningkat.
"Kenaikan TDL ini akan menurunkan daya saing sektor-sektor usaha pemerintah terhadap sektor swasta," tuturnya. (eh)
Usai Sepi Peminat, Pemerintah Kasih Gratis Konversi Motor Listrik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberikan konversi motor listrik secara cuma-cuma atau gratis untuk masyarakat. Bagaimana cara ikut programnya?
