- kpk.go.id
VIVAnews - Saat praktik mafia anggaran di DPR yang tengah mendapat sorotan, muncul keinginan agar para wakil rakyat tidak diberi kewenangan membahas anggaran hingga satuan tiga. Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui hasil kajian Anggaran tahun 2008, pernah mengusulkan agar DPR tidak membahas anggaran hingga satuan tiga. Hal ini agar tidak terjadi hal-hal negatif yang berujung korupsi.
"Oleh karenanya bila Banggar DPR dianggap atau diidentifikasi sistemnya kurang baik dan korup maka harus diperbaiki sistem dan prosedur kerjanya agar tidak korup," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, di Jakarta, Jumat 26 Agustus 2011.
Selama ini muncul kritik bahwa korupsi anggaran sudah direncanakan sejak rencana anggaran disiapkan. Saat anggaran dibahas, para politisi di DPR dinilai sudah mengincarnya, sehingga saat pelaksanaannya sudah diketahui siapa pemenang tender proyek-proyek yang dibiayai APBN/APBD.
Posisi KPK lanjut Jasin dalam menjalankan perintah pasal 14 UU KPK, yakni tentang perbaikan sistem yang rentan korupsi baik di lembaga negara maupun lembaga pemerintah. Menurutnya KPK berupaya mencari solusi untuk menghilangkan praktik korupsi dari sistem yang buruk tersebut. Sementara terkait ide pembubaran Banggar DPR, Jasin berpendapat perlu dilakukan kajian komprehensif.
"Bila ada ide pembubaran Banggar, maka tentu harus dilakukan kajian khusus terlebih dulu sehingga menemukan alasan yang obyektif dan akurat," tegasnya. (adi)
Plot Twist, Lee Mijoo Jalin Asmara dengan Pesepakbola Top Song Bum-keun
Biz Enter melaporkan Lee Mijoo mengunjungi Jepang untuk bertemu dengan Song Bum-keun yang saat ini sedang merumput di salah satu klub sepakbola di Jepang, Shonan Bellmare
