- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews – Badan Anggaran DPR turut menjadi sorotan dalam sejumlah kasus korupsi, di antaranya suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Kemenpora dan suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kemennakertrans.
Beberapa kali disorot dalam kasus korupsi, wacana pembubaran Banggar DPR pun mencuat. Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, kerja Banggar sebenarnya sudah cukup banyak. “Persoalannya, database kinerja Banggar belum lengkap, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan,” kata dia. Marzuki meminta, publik tidak menilai Banggar hanya berdasarkan uraian para pengamat.
Pembubaran Banggar, lanjutynya, hanya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan semua fraksi di DPR. Jika itu sampai terjadi, maka tugas dan wewenang Banggar nantinya akan dikembalikan ke komisi-komisi terkait. “Tapi tetap harus ada yang mengkoordinasikan,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung tidak sepakat dengan wacana pembubaran Banggar. “Banggar DPR adalah lembaga penyeimbang pemerintah dalam pengawasan dan pembahasan anggaran negara. Tidak perlu dibubarkan. Lebih berbahaya kalau pemerintah dibiarkan sendirian mengurusi anggaran, maka potensi penyimpangan justru akan semakin besar,” kata Pramono
“Pembahasan anggaran kan melibatkan banyak orang penting. Jadi menyimpan banyak potensi kasus seperti sekarang ini. Sayangnya orang yang menjadi master mind, kerap tidak tersentuh,” kata Pramono lagi. Oleh karena itu, ia mengundang KPK, LSM, pers, dan masyarakat, untuk memantau proses pembahasan anggaran di Banggar DPR.
PDIP Gugat KPU ke PTUN, Ganjar: Tugas Saya dan Pak Mahfud Berakhir Usai Putusan MK
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyerahkan proses gugatan PDIP ke pengadilan PTUN Jakarta
