VIVAnews - Pemerintah malu negara Indonesia dengan kondisi geografis garis pantai yang luas tetapi masih melakukan impor garam. Pasalnya, Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan garam dari dalam negeri.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, kran izin impor garam bisa dibuka hanya untuk industri tertentu. Itu saja terbatatas. "Tapi kalau garam konsumsi kami stop," kata Fadel saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu 7 September 2011.
Fadel mengaku kecewa saat digalakannya program garam rakyat, justru Kementerian Perdagangan membuka izin impor garam. "Mereka impor garam seperti mata buta saja," katanya.
Akibat pembukaan izin impor ini, saat ini garam luar negeri membanjiri pasar. Permasalahan ini kini tengah dibahas beberapa kementerian agar dicari solusinya. Salah satunya, garam-garam itu dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan. "Tapi lebih baik dikembalikan agar eksportir jera," katanya. "Kalau disnahkan sayang, ini makanan."
Fadel menegaskan, perdagangan bebas boleh, namun harus menguntungkan rakyat. Jadi ekspor-impor barang tetap perlu diatur.
MK Juga Surati KPU dan Bawaslu, Bakal Bacakan Dua Putusan
MK bakal membacakan putusan sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 mendatang.
