- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Pemerintah meminta sektor usaha berhati-hati mengajukan pinjaman dalam bentuk valuta asing (valas). Hal itu untuk menghindari krisis di saat perekonomian global sedang bermasalah.
"Jangan pinjam valas yang murah, padahal penerimaan bukan dalam bentuk valas," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu 7 September 2011.
Hal-hal seperti ketidakcocokan yang akan timbul sebaiknya dijaga. Ia mencontohkan, sektor usaha sebaiknya tidak meminjam dalam jangka pendek, padahal untuk investasi jangka panjang.
Sektor usaha juga sebaiknya tidak meminjam dengan tingkat bunga mengambang (floating), padahal dalam bentuk pinjaman tetap. "Bentuk-bentuk mismatch ini harus bisa dikendalikan," tuturnya.
Terkait itu, pemerintah dapat langsung mengendalikan jika menyangkut pinjaman pemerintah atau BUMN. Namun, untuk sektor swasta, akan dilakukan melalui regulator terkait seperti Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
"Baik itu BI kalau seandainya mengawasi perbankan nasional, Bapepam-LK dalam mengawasi multifinance atau BEI dalam merekomendasikan kepada emiten-emiten," tuturnya. (art)
Universitas Oxford hingga Cambridge Bergabung dalam Aksi Pro-Palestina
Mahasiswa, pengajar, dan staf komunitas Universitas Oxford dan Cambridge mendirikan perkemahan 'Zona Pembebasan' di kampus mereka pada Selasa pagi, 7 Mei 2024.
