- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Pemerintah mengingatkan agar produsen emas nasional tidak gampang mengekspor produknya ke luar negeri. Langkah itu diharapkan bisa menambah cadangan emas nasional.
"Supaya cadangan emas kita lebih kuat," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, di kantornya, Jakarta, Rabu, 7 September 2011.
Bambang mengatakan, Indonesia tidak mungkin menambah cadangan devisa dalam bentuk emas yang saat ini dimilikinya. Alasannya, produksi emas di Tanah Air sangat terbatas.
Permintaan emas sebagai produk investasi, menurut Bambang, telah memberikan tekanan yang besar pada laju inflasi Indonesia. Melihat kondisi itu, pemerintah menganjurkan agar produk emas tidak perlu diekspor.
Tekanan inflasi akibat komoditas emas pada Agustus lalu diperkirakan akibat melonjaknya harga emas di pasar luar negeri. Padahal, kenaikan harga emas tersebut tidak akan berlangsung selamanya.
"Sebelumnya kan tidak pernah, jadi lebih kepada gejolak dunia," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap pemerintah dapat menambah cadangan emasnya. Bahkan, pemerintah berpikir untuk menambah pasokan emas di masa mendatang guna mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Namun, wacana penambahan cadangan emas tersebut tampaknya tidak disepakati oleh Bank Indonesia (BI). Otoritas pasar uang dan moneter itu menilai harga emas saat ini sudah terlampau tinggi, sehingga sulit menambah cadangan emas.
Selain itu, Indonesia hingga saat ini masih memiliki cadangan emas yang cukup besar.
Sebelumnya, berdasarkan data Agustus 2011 yang dipublikasikan Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia memiliki emas sebanyak 73,1 ton. Emas tersebut menyumbang porsi cadangan emas Indonesia sebesar 3,1 persen. Dengan cadangan tersebut, Indonesia berada pada posisi 38 dunia mengalahkan negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia sebanyak 36,4 ton. (art)
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
