- Daylife
VIVAnews - Pemerintah mensinyalir perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) telah memukul industri tekstil dan garmen, khususnya industri kecil dan menengah. Program yang diberlakukan sejak 1 Januari 2010 telah membuat Indonesia kebanjiran produk impor.
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah di Kementerian Perindustrian, Euis Saedah, mengatakan pemerintah telah berupaya memacu Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar mampu bersaing dengan produk-produk impor, namun tak juga membaik. "Industri tekstil dan produk alas kaki terasa sekali dampaknya," kata Euis saat dihubungi VIVAnews.com, 8 September 2011.
Kementerian Perindustrian saat ini sedang menurunkan tim untuk menganalisis pengaruh produk impor terhadap IKM dalam negeri, namun belum selesai pemetaannya. "Indikatornya kan Pasar Tanah Abang," ungkap Euis.
Sejak diberlakukannya ACFTA, lanjut Euis, hingga akhir 2010 saja terjadi penurunan omzet penjualan produk tekstil hingga mencapai 30-40 persen. "Sekarang semakin merosot," kata Euis.
Untuk mengatasi hal itu, Euis mengatakan, pemerintah mendorong IKM untuk memperkuat daya saing, misalnya dengan memberi bantuan mesin. Selain itu pemerintah juga turut memperkuat bidang produksi agar biaya produksi tidak tinggi. "China kan produknya murah-murah," tutur Euis.
Perbaiki Produksi
Selain itu, pemerintah juga meminta agar IKM lebih menekankan pada kualitas produksi agar dapat bersaing dengan produk impor. Bila kualitas bagus, maka segmen yang dituju bisa menengah ke atas. "Harganya juga jadi mahal," ujarnya.
Sementara untuk produk-produk dengan segmen menengah ke bawah dengan harga yang lebih murah, pabrik besar dinilai lebih efisien, karena produk IKM lebih terbatas. "Harusnya membuat barang yang lain dari China, kualitas barang dari China itu tidak lebih baik dari Indonesia," kata Euis.
Kemudian, Euis mencontohkan, IKM kebaya dari Tasikmalaya rata-rata memproduksi barang jadi dengan harga yang mahal, sekitar Rp400 ribu per potong. Dengan harga seperti itu, tak akan bersaing dengan produk China. (ren)
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
