Sumber :
- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Di tengah kondisi ekonomi global yang berada dalam situasi waspada akibat krisis Eropa, pemerintah berencana menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) lima hingga tujuh BUMN pada 2012. Aksi go public ini diharapkan bisa mendorong perusahaan pemerintah lebih transparan dan terkontrol.
"Ya, mungkin 5 hingga 7, itu target," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, Jumat, 16 September 2011.
Hatta selaku menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ad Interim menyatakan akan mendorong BUMN untuk menggelar go public agar perusahaan lebih sehat, transparan dan terkontrol. Jika suatu saat BUMN akan banyak yang memegang saham, diharapkan tingkat tata kelola (corporate governance) BUMN tersebut juga akan membaik.
Dia juga meminta agar Kementerian BUMN untuk mendorong perusahaan-perusahan pemerintah masuk ke pasar modal. Sementara itu, otoritas pasar modal diminta lebih kreatif mencari solusi agar jumlah emiten membesar dan kuat, sehingga tidak mudah terkena ancaman gelembung (bubble) ekonomi.
Di samping IPO, pemerintah mengingatkan BUMN yang akan menggelar penerbitan saham baru (rights issue) untuk tetap menyisakan saham pemerintah sebesar 60 persen. Aturan ini terutama berlaku bagi BUMN yang bergerak di sektor perbankan.
Terkait dividen, pemerintah menargetkan dividen sebesar Rp25 triliun. Namun, Hatta menegaskan tujuan IPO BUMN tidak diarahkan untuk memberikan sumbangan kepada negara dalam bentuk dividen melainkan untuk menyehatkan struktur keuangan perseroan.
"IPO bukan untuk menginjeksi dana APBN, tapi untuk menyehatkan struktur keuangan dari perusahaan itu sendiri," pungkasnya. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Di samping IPO, pemerintah mengingatkan BUMN yang akan menggelar penerbitan saham baru (rights issue) untuk tetap menyisakan saham pemerintah sebesar 60 persen. Aturan ini terutama berlaku bagi BUMN yang bergerak di sektor perbankan.
