- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden terkait pendanaan SEA Games. Dimana didalamnya panitia pelaksanan diberi kewenangan untuk penunjukan langsung terkait pengadaan barang dan jasa. SBY juga meminta agar BPKP dam kejaksaan ikut mengawasi pelaksanaan proyek tersebut.
Lalu bagaimana dengan KPK? Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan pihaknya memiliki metode untuk mengawasi proyek SEA Games itu. Menurutnya pengawasan yang dilakukan KPK tidak harus mendampingi perusahaan dalam melakukan pekerjaan. KPK, lanjut Jasin, khawatir dengan cara itu justru malah kecolongan.
"Kita nggak berprasangka buruk ya, kadang taktik dari perusahaan lebih pintar nanti kita kecolongan. Justru kita menunggu dari luar, mengintip tentang laporan keuangan begitu ada penyimpangan kita proses hukum," kata Jasin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 16 September 2011.
Sementara itu terkait penunjukan langsung, Jasin berpendapat itu bisa dilakukan. "Kan di Keppres No.80 tahun 2003 itu bisa," imbuhnya.
Namun demikian Jasin mengingatkan proses penunjukan langsung itu diperkenankan selama itu memenuhi kriteria dan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mengarah pada tindak pidana korupsi. "Ya silakan saja," ujarnya.
Seperti diketahui, pelaksanaan SEA Games mendatang mengalami kendala karena belum mengucurnya dana sebesar Rp1,1 triliun. Dimana, terdiri dari Rp400 miliar yang dianggarkan dari APBN 2011 dan dana tambahan sea games Rp700 miliar.
Sehingga, membuat pelaksanaan perhelatan olah raga akbar se-Asia Tenggara itu terancam batal bila tidak segera cair. Walaupun, persiapan venue sudah mencapai 80 persen. Tetapi, untuk akomodasi hotel dan penunjang lainnya belum siap.
Kemudian, pemerintah meminta agar pengaadaan proyek SEA Games tidak melalui proses tender. Tetapi, penunjukkan langsung karena waktunya sudah mepet.
Sebagai informasi, SEA Games 2011 akan berlangsung di dua kota yakni Palembang dan Jakarta dan memperoleh alokasi dana dari APBN 2010 sebesar Rp1 triliun, dana APBN Perubahan 2011 sebesar Rp700 miliar, dana APBD-P Sumatera Selatan sebesar Rp111 miliar. Sedangkan sumber dana dari pihak non pemerintah senilai Rp1,6 triliun. Total kebutuhan anggaran diperhitungkan yakni Rp3,1 triliun.
Pengakuan Chandrika Chika ke Ibunya: Gak Tau Vape yang Dihisap Ada Narkobanya
Ibunda Chandrika Chika, Poppy Putry dan suaminya, Jusman, pada Rabu malam 24 April 2024 mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangan keduanya untuk mengecek Chika.
