- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Dua pimpinan Badan Anggaran DPR baru memutakhirkan data harta kekayaannya terakhir pada 2003. Mereka yakni, Wakil Ketua Tamsil Linrung dari Fraksi PKS dan Mirwan Amir dari Fraksi Demokrat.
Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, sebenarnya tidak hanya dua pejabat itu saja yang belum memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tetapi masih banyak.
"Banyak yang belum melapor secara rutin," kata Busyro Muqoddas di gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 September 2011.
KPK akan terus mengupayakan langkah-langkah agar penyelenggara negara bisa melaporkan harta secara rutin. Busyro menekankan, mereka yang belum memperbarui laporan hartanya jangan buru-buru diberi stempel koruptor.
Menurut Busyro, lambatnya laporan harta penyelenggara negara itu bisa disebabkan banyak faktor. "Banyak hal lah, mungkin karena kesibukan atau formulirnya belum dijelaskan. Kalau orang tidak melaporkan jangan buru-buru dicap sebagai orang yang terindikasi korupsi," kata mantan Ketua Komisi Yudisial ini.
Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, laporan harta Mirwan Amir terbaru bertanggal 27 September 2003. Laporan terakhir itu menyebutkan, Mirwan memiliki harta sebanyak Rp27,7 miliar. Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat itu memiliki kekayaan terbanyak pada surat berharga yakni senilai Rp25 miliar.
Sementara, harta Tamsil Linrung pada 2003 tercatat mencapai Rp1,7 miliar. Harta anggota Komisi X dari Fraksi PKS itu terbanyak berasal dari harta tak bergerak dengan nilai Rp1,5 miliar.
Kendarai Sepeda Motor Baru, Pelajar SMA di Brebes Terlindas Truk
Rasa senang bisa memiliki sepeda motor baru untuk ke sekolah, justru berbuah petaka dialami Faizal Hadi Winata, seorang pelajar SMA Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah.
