DPR: Pimpinan Banggar Tak Mau Disalahkan

Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng dan Wakil Olly Dondokantbey
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVAnews – Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, pimpinan Badan Anggaran DPR merasa tidak nyaman dengan pemeriksaan KPK terhadap mereka terkait mekanisme pengambilan kebijakan di internal mereka. Terlebih, menurutnya, proses itu tak dilakukan Banggar semata, tapi juga bersama-sama pemerintah.

“Mereka tidak mau disalahkan, di mana semua telunjuk tertuju pada pimpinan Banggar,” kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 23 September 2011. Ia mengatakan memaklumi kewenangan KPK untuk memangggil siapapun. “Tapi perlu kehati-hatian, agar tidak membuat heboh,” imbuhnya.

Politisi Golkar itu mengatakan, permintaan keterangan KPK soal mekanisme penyusunan anggaran tidak tepat hanya diarahkan kepada Banggar DPR. “Kalau pimpinan Banggar dipanggil soal mekanisme anggaran, berarti pemerintah juga harus dipanggil. Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, sampai yang meneken anggaran, yaitu Presiden, juga perlu dipanggil,” kata Priyo.

Ia juga menerangkan, tidak tepat apabila pimpinan Banggar diberitakan melakukan boikot pembahasan anggaran. “Mereka hanya kirim surat ke pimpinan dewan, yang intinya bermaksud mengembalikan mandat dan tugas mereka ke DPR,” ujar Priyo.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata Priyo, minggu depan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan penegak hukum untuk menyamakan persepsi. “Dalam rapat itu, pimpinan DPR akan didampingi oleh pimpinan Banggar, pimpinan komisi, dan pimpinan fraksi,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK memanggil 4 pimpinan Banggar DPR terkait kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kewrja dan Transmigrasi. Namun Banggar mengeluhkan pemeriksaan tersebut, karena menurut mereka, pemeriksaan KPK bukan mengenai indikasi tindak pidana korupsi, melainkan proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Banggar.

“Dulu waktu kasus Century, KPK-lah yang datang ke Kantor Menkeu untuk mempertanyakan mekanisme pengambilan kebijakan soal Century. Jadi sekarang kenapa bukan KPK juga yang datang ke DPR,” protes Ketua Banggar, Melchias Marcus Mekeng. (umi)

Widodo Beri Motivasi Pemain Arema FC Usai Takluk Dari Persebaya
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman

Petinggi Gerindra: Kemungkinan Pengajuan Hak Angket DPR Hanya 3 Persen

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengklaim hampir 95 persen politisi sudah move on atau sudah beranjak dari Pemilu 2024. Peluang hak angket hanya 3 persen.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024