- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Kementerian Keuangan telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Menteri Keuangan. Surat tersebut telah sampai ke Kemenkeu pada satu atau dua hari yang lalu.
Menurut Staf Ahli yang juga merangkap Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badarudin, Menteri Keuangan Agus Martowardojo tentunya akan memenuhi panggilan tersebut. Namun, terkait waktunya masih belum ditentukan.
"Prinsipnya Menkeu sebagai warga negara yang baik, patuh terhadap hukum, akan memenuhi panggilan KPK," ujarnya saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis 29 September 2011.
Terkait pemanggilan itu, dia menambahkan, pihaknya secara institusi belum melaporkannya kepada Presiden. "Kami tidak ada secara formal melapor ke Presiden, mungkin Pak Menteri (Agus Martowardojo) langsung," ujarnya.
Ahmad mengakui, belum mengetahui surat pemanggilan itu terkait apa. Namun, kemungkinan berkaitan dengan kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Barangkali karena itu (kasus Kemenakertrans), sedang berperkara ya," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan pemanggilan Menkeu oleh KPK tidak akan mengganggu kinerja keseharian di Kemenkeu. Hatta menekankan bahwa pemanggilan itu hanya sebatas memberikan kesaksian bukan sebagai tersangka.
"Memberi kesaksian, proses hukum harus dihormati. Itu saja," terangnya.
KPK berencana untuk meminta keterangan Menkeu Agus Martowardojo dan Menakertrans Muhaimin Iskandar terkait kasus di Kemenakertrans. KPK membutuhkan keterangan Agus dan Muhaimin guna mengetahui proses penyusunan anggaran di Badan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat.
KPK melayangkan pemanggilan untuk Agus pada Jumat 30 September 2011, sedangkan Muhaimin pada Senin 3 Oktober 2011.
Seperti diketahui, KPK menangkap tiga orang yang diduga melakukan serah terima uang terkait pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) bidang transmigrasi di 19 kabupaten pada 2011. Total nilainya Rp500 miliar yang merupakan anggaran dari APBN-P tahun 2011.
Tiga orang tersebut adalah Dharnawati yang diduga memberikan uang kepada I Nyoman Suisanaya yang merupakan Sesditjen P2KT pada Kemenakertrans dan Dadong Irbarelawan yaitu Kabag Perencanaan dan Evaluasi Kemenakertrans. (art)
Jadwal Mobil SIM Keliling DKI Jakarta, Bogor, Bandung Jumat 26 April 2024
Pada hari ini, Jumat 26 April 2024 ada 5 mobil SIM Keliling yang disediakan Polda Metro Jaya untuk warga DKI. Dilansir dari laman Korlantas Polri, untuk warga yang ada di
