- REUTERS/David Stanway
VIVAnews - Pengamat minyak dan pertambangan Kurtubi menyatakan agar besaran royalti di sektor pertambangan tidak dikunci secara flat. Seharusnya besaran royalti disesuaikan dengan perkembangan harga jual komoditas tambang di pasar.
"Saya sepakat adanya renegosiasi besaran royalti supaya dikaitkan dengan perkembangan harga jual," kata Pengamat Pertambangan, Kurtubi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis 29 September 2011.
Kurtubi menyampaikan bahwa dia menyambut baik rencana pemerintah merenegosiasi kontrak pertambangan. Sebab selama ini, kata Kurtubi, pengelolaan pertambangan sudah menyimpang jauh dari konstitusi. "Penerimaan APBN dari tambang umum masih relatif sangat kecil. Padahal jumlah produksi ekspor dan harga dari komoditas tambang sangat tinggi," katanya. "Karena itu besaran royalti harus direnegosiasi agar lebih adil dan sesuai dengan amanat konstitusi."
Bagi Kurtubi, pengelolaan pertambangan umum masih menggunakan model kontrak karya. Padahal kontrak ini merupakan kelanjutan dari sistem konsesi zaman kolonial Belanda yang didasarkan atas Indische Mijnwet 1899. "Kemudian dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba masih dimungkinkan untuk mengamandemen kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) melalui pasal 169 B dan pasal 171," katanya
Maka dari itu, bagi Kurtubi, manajemen sepenuhnya di tangan investor. Sedangan pemerintah tidak mempunyai alat atau mekanisme untuk mengontrol produksi, biaya, harga jual, dan pemasaran produk tambang.
"Bandingkan dengan model production sharing contract di sektor migas, di mana negara memperoleh bagian 85 persen dan negara mempunyai alat/mekanisme kontrol (melalui BP Migas) terhadap semua investor, sayangnya pemerintah tak punya kontrol di pertambangan," ujar Kurtubi. (eh)
Maju Pilkada Kalsel 2024, Pasangan Muhidin-Hasnur Kantongi Restu Haji Isam
Kalsel- Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin memantapkan langkahnya maju sebagai bakal calon Gubernur Kalsel pada Pemilihan Kepala Daerah Kalsel 2024.
