- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews – Pimpinan DPR Senin siang ini, 3 Oktober 2011, akan menggelar rapat konsultasi dengan KPK, Kejaksaan, dan Polri, untuk membahas permasalahan yang terjadi antara Badan Anggaran DPR dan KPK. Ketegangan muncul setelah KPK memanggil empat pimpinan Banggar guna diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Meski rapat konsultasi tersebut dilaksanakan atas permintaan Banggar, namun Banggar sendiri justru tidak hadir. Pasalnya, KPK menolak untuk menghadiri rapat apabila pimpinan Banggar ada di dalam rapat tersebut, terkait status pimpinan Banggar sebagai saksi yang sedang diperiksa KPK. Sebelumnya, KPK telah dua kali mengabaikan undangan DPR dengan alasan tersebut.
Kali ini, KPK bersedia hadir karena undangan yang dikirim DPR untuk ketiga kalinya itu, secara tegas tidak menyebutkan keikutsertaan Banggar dalam rapat konsultasi tersebut. Wakil Ketua Banggar, Tamsil Linrung, membenarkan bahwa Banggar tidak akan hadir dalam rapat konsultasi yang akan berlangsung siang ini di Gedung DPR.
“Walaupun rapat itu diadakan karena permintaan kami, tapi kami tidak harus hadir. Kami serahkan semua kepada pimpinan Dewan. Kami percaya kepada pimpinan,” kata Tamsil kepada VIVAnews, Senin 3 Oktober 2011. Apalagi, lanjut politisi PKS itu, Banggar juga sedang sibuk melakukan pembahasan asumsi-asumsi RAPBN 2012 di Wisma DPR di Cikopo, Puncak, Bogor, Jawa Barat.
“Kami bahkan melakukan konsinyering sampai lewat pukul 02.00 dini hari tadi dengan Menteri Keuangan,” ujar Tamsil. Menurutnya, demi menjaga konsentrasi Banggar yang sedang bekerja maraton, maka ada baiknya Banggar juga tidak ikut dalam rapat konsultasi tersebut.
“Kami sejak Jumat pekan lalu sudah berada di Cikopo. Pembahasan asumsi RAPBN ini akan berlangsung di Cikopo secara terbuka sampai tanggal 5 Oktober, sebelum dibawa kembali ke komisi-komisi untuk dilanjutkan dengan pembahasan belanja-belanja negara dan sinkronisasi,” papar Tamsil.
Oleh karena itu, ujarnya, Banggar menyerahkan semua hal terkait rapat konsultasi dengan KPK, kepada pimpinan Dewan. “Rapat untuk menyamakan persepsi itu cukup dihadiri pimpinan saja. Biarkan semua selesai dengan baik, dan kerja Banggar pun tidak terbebani,” tutur Tamsil.
Pekan lalu, pimpinan Banggar mengeluhkan pemeriksaan KPK atas mereka. Pemeriksaan itu, kata mereka, tidak terkait indikasi tindak pidana korupsi, melainkan tentang proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Banggar. Padahal, menurut Banggar, proses pengambilan kebijakan di tubuh mereka tidak dapat diutak-atik, karena sudah digariskan dalam UU, dan keputusannya diambil bersama pemerintah, tidak hanya oleh DPR.
Terpopuler: Sakit yang Diidap Parto sampai Syifa Hadju Pernah Diperingatkan oleh Raffi Ahmad
Round-up dari kanal Showbiz pada Kamis, 26 April 2024. Salah satunya tentang sakit yang diidap Parto hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
