- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mempertanyakan hasil evaluasi tim terpadu untuk tenaga kerja Indonesia yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Eva mempertanyakan soal kesimpulan hanya empat negara yang aman untuk penempatan tenaga kerja yakni Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong dan Taiwan.
"Kesimpulan ini jauh dari akal sehat dan menunjukkan ketidakkonsistenan sikap Pemerintah soal perbaikan perlindungan TKI," kata Eva secara tertulis ke VIVAnews, Selasa 4 Oktober 2011.
Eva melihat, evaluasi itu dilakukan berdasarkan amanat Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri bahwa Indonesia hanya mengirim tenaga kerja ke negara yang mempunyai mekanisme perlindungan domestik dan sudah mempunyai nota kesepahaman dengan Indonesia.
Lebih lucu lagi, kesimpulan 'empat negara aman" itu dikeluarkan saat masih berlaku moratorium pengiriman TKI ke dua negara di antara empat itu yakni Arab Saudi dan Malaysia. "Kok bisa lalu disimpulkan sebagai negara-negara yang aman," kata Eva.
Taiwan yang masuk daftar aman pun sebenarnya bermasalah karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik. "Sehingga banyak permasalahan TKI tersendat plus tiadanya kebijakan upah minimum sama sekali tidak menjadi konsideran Tim Evaluasi," kata Eva. Lebih jauh, Eva jadi mempertanyakan, apa kerangka dan kriteria Tim dalam melaksanakan evaluasi?
Eva menengarai, motivasi tim yang dominan adalah membisniskan TKI bahkan ketika sistem proteksi masih absen. Perilaku tersebut juga menunjukkan pelecehan terhadap rekomendasi-rekomendasi DPR yang meminta pembenahan internal dalam negeri dituntaskan dan pembuatan nota-nota kesepahaman dengan semua negara penerima.
"Presiden sebaiknya membubarkan Tim Evaluasi tersebut dan fokus pada mewujudkan semua rekomendasi paripurna DPR yang diorientasikan semata ke perbaikan perlindungan TKI," kata Eva. (umi)
Kata Kepala Bea Cukai Purwakarta Dituding Punya Harta Fantastis
Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendi Hutahaean buka suara soal tudingan punya harta fantastis hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi
