- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Pelaku usaha mengaku prihatin permasalahan birokrasi yang masih menjadi hambatan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Khususnya, dalam implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
"Kita harus menyelesaikan masalah yang ada. Bottleneck kita kan, masalah birokrasi terlalu banyak rintangannya. Nah, lintas sektoral ini yang harus kita hilangkan," ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Erwin Aksa, saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis 6 Oktober 2011.
Namun ke depan, Erwin optimistis pembangunan ekonomi akan berjalan baik seiring peningkatan koordinasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha.
"Ya, saya kira kita optimis bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dan banyak yang belum dikerjakan. Artinya, kita ini belum banyak berbuat, kalau kita bisa mengerjakan yang ada dalam MP3EI ini," tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah mengaku birokrasi yang berbelit di Indonesia menjadi kendala terealisasinya proyek infrastruktur yang dilakukan bersama dengan pihak swasta (public private partnership/PPP) dalam MP3EI.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo, mencontohkan masalah regulasi pembebasan lahan sampai saat ini belum mendapatkan solusi.
"Yang saya lihat, kita sekarang terkait dengan regulasi-regulasi supaya PPP itu selesai. Banyak PPP itu, terkait dengan lahan, contohnya dengan jalan tol. Itu yang sekarang RUU pembebasan lahan sedang kita selesaikan," tuturnya.
Apabila permasalahan dalam PPP ini dapat diselesaikan, tambah Dinaryah, akan memperlancar program MP3EI. Sebab, PPP merupakan bagian dari MP3EI.
Beroperasi Juni 2024, Smelter Freeport di Gresik Bakal Diresmikan Jokowi?
Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di kawasan JIIPE, Gresik ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada Juni 2024, sesuai rencana sebelumnya.
