- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - PT Aneka Tambang Tbk tidak khawatir terhadap turunnya bisnis perseroan terkait melesunya perekonomian dunia akibat krisis utang di Eropa dan Amerika Serikat. Penyebabnya, Antam selama ini lebih banyak mengandalkan penjualan produknya lewat kontrak jangka panjang.
"Kinerja masih sejalan dengan rencana," kata Direktur Pengembangan Antam, Tato Miraza dalam konferensi pers Investor Summit and Capital Market Expo 2011 di Jakarta, Kamis 6 Oktober 2011.
Menurut Tato, pembeli Antam sudah memiliki komitmen kontrak jangka panjang, sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi perekonomian global. Para pembeli juga telah mengetahui jumlah pembelian hasil tambang sesuai dengan kebutuhan.
"Efek samping dari krisis global hanya masyarakat Indonesia yang ketakutan, sehingga membeli emas lebih banyak dari sebelumnya," katanya.
Antam hanya mewaspadai harga nikel yang berfluktuasi. Kisaran volatilitas harga nikel bisa mencapai 40 persen, sehingga Antam susah untuk menetapkan harga dasar nikel. Harga tertinggi nikel pernah mencapai US$25 per pound dan terendah US$3 per pound.
"Saat ini, harga nikel berkisar US$9 per pound. Kalau salah hedge akan susah bagi Antam," katanya.
Untuk mengatasi ini, maka Antam terus mendiversifikasi hasil tambang. Selain nikel, Antam juga memproduksi emas, bijih besi, bauksit, feronikel, perak, dan batu bara.
Antam juga terus berekspansi untuk membangun smelter, seperti proyek pembangunan smelter feronikel di Halmahera Timur dengan nilai proyek US$1,6 miliar dan modernisasi smelter feronikel di Pomalaa dengan investasi US$400-500 juta. Keduanya ditargetkan mulai beroperasi pada 2014.
Selain itu, Antam membangun proyek smelter grade Alumina di Menpawah, Kalimantan dengan nilai proyek US$1 miliar yang akan selesai pada 2015.
"Investasi ke depan sangat kritikal. Direksi ingin agar pemerintah dan pemegang saham untuk mengurangi dividen guna pengembangan Antam ke depan," katanya. (art)
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
