- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Komitmen pemerintah melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah bisa melakukan itu asal ada niat dan keberanian.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dalam "Diskusi Publik Pengelolaan Sektor Minerba dan Kelistrikan Nasional, Antara Harapan dan Realita". Menurut politisi yang akrab dengan panggilan Ical ini, Indonesia sudah mampu dan mempunyai teknologi yang mumpuni untuk mengolah sumber daya alam (SDA) sendiri.
"Kemampuan kita ada, teknologi kita bisa, jadi semua ada. Yang tidak ada adalah keberanian untuk lakukan hal itu untuk kepentingan bangsa Indonesia," kata Ical di Jakarta, 7 Oktober 2011.
Ical juga mengatakan, bahwa renegosiasi adalah bagian dari pengembalian kedaulatan negara. Karena dalam kontrak karya pengelolaan sumber daya alam yang ada, belum berpihak kepada kemakmuran rakyat Indonesia. "Sebagai negara dengan sumber daya alam berlimpah. Kita belum mampu jadi tuan rumah di negeri sendiri," katanya.
Ubah Pola Pikir
Namun, dia menilai komitmen pemerintah untuk renegosiasi kontrak karya harus segera direalisasikan. Pemerintah harus berhati-hati untuk melakukan negosiasi kontrak karya sesuai payung hukum dan tidak digugat dalam arbitrase internasional.
Ia mengatakan, renegosiasi kontrak karya harus kesepakatan dua belah pihak namun renegosiasi terhadap kontrak-kontrak karya harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Ical meminta agar mengubah pola pikir yang selama ini ada, yaitu orang asing masuk ke Indonesia untuk investasi pertambangan itu bagus, sedangkan orang Indonesia yang masuk itu jelek.
"Itu yang harus diubah mindsetnya, kalau orang asing itu biasa, orang Indonesia tidak biasa. Jangan dahulukan orang asing, dahulukan dalam negeri," kata mantan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat ini.
(Laporan Dian Widiyanarko)
Stafsus Bantah Erick Thohir Perintahkan BUMN Borong Dolar AS, Ini Penjelasannya
Stafsus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga membantah informasi yang menyebut bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir telah meminta BUMN untuk memborong dolar AS.
