- antara-photo
VIVAnews - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menilai tepat bila presiden memperkuat kewenangan Menteri BUMN untuk mempercepat proses restrukturisasi BUMN. Sebab, hal itu tepat dalam rangka peningkatan daya saing BUMN.
"Kebijakan Presiden mempercepat proses restrukturisasi BUMN melalui penguatan kewenangan Menteri BUMN adalah kebijakan sangat tepat untuk peningkatan daya saing BUMN," kata Said melalui pesan singkatnya kepada VIVAnews.com, Sabtu.
Menurut Said, ada empat langkah yang diperlukan menyongsongya. Pertama, reivsi Kepres 41/2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan ke Meneg BUMN. Kedua, mempercepat revisi UU No 17 dan No 19 2003 yang sudah ada di prolegnas. Ketiga, menempatkan orang-orang di Kementerian BUMN dan BUMN yang memiliki integritas dan kompetensi.
"Keempat, hilangkan intervensi non korporasi ke BUMN," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan selain menteri dan direksi BUMN, sejumlah pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan non kementerian turut dievaluasi oleh Presiden.
Rencananya, perombakan besar-besaran ini akan dilakukan pada Oktober 2011.
"Ya, yang di bawah presiden juga ada, lembaga pemerintahan non kementerian juga ada. Itu juga dievaluasi Presiden," ujar Hatta saat ditemui di kantor Menko Perekonomian.
Terkait reshuffle di jajaran direksi BUMN, Hatta mengatakan, hal tersebut dilakukan karena kinerja pimpinan perusahaan milik pemerintah itu tak luput dari pengawasan dan evaluasi dari presiden.
Di samping menilai kinerja direksi BUMN, presiden juga akan mempertimbangkan pergantian direksi perusahaan pelat merah yang sudah mulai memasuki masa berakhirnya jabatan.
Isu reshuffle ini, tambah Hatta, tidak mengganggu kinerja para menteri dalam melaksanakan keseharian tugasnya. "Kan belum tentu juga pasti di-reshuffle, kita kan tidak tahu. Kan Presiden yang tahu," ujarnya. (umi)
Presiden PKS: Kami Belum Dapat Pasangan Ajukan Hak Angket
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengatakan PKS siap dan akan ikut apabila Hak Angket DPR RI diusulkan terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Sampai sekarang PKS belum dapat teman.
