- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews – Fahri Hamzah tak akan lama lagi menduduki posisinya sebagai Wakil Ketua Fraksi Komisi Hukum DPR. Bulan depan, ia akan pindah ke Komisi Keuangan DPR. Hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim.
“Fahri bukan digeser, tapi memang dia sendiri minta pindah ke Komisi XI DPR, sesuai latar belakangnya sebagai Sarjana Ekonomi,” kata Abdul Hakim saat dihubungi VIVAnews, Senin 17 Oktober 2011. Menurutnya, sebetulnya Fahri sudah mengemukakan keinginan pindah komisi beberapa bulan belakangan ini.
“Beliau ingin berkontribusi membangun perekonomian ke depan,” terang Abdul. Saat ini, lanjutnya, fraksi sedang membahas permintaan Fahri. “Itu belum final. Belum pada masa sidang ini, tapi masa sidang mendatang yang dimulai bulan November,” kata dia.
Fahri menuai kontroversi ketika dalam rapat konsultasi DPR, Polri, Kejaksaan, dan KPK, ia mengatakan terang-terangan ingin membubarkan KPK. “Lebih baik KPK dibubarkan karena saya tidak percaya institusi superbody yang tertutup dalam demokrasi. Tidak boleh ada institusi superbody dalam demokrasi yang open society,” kata pimpinan Komisi Hukum DPR itu.
Lebih lanjut, Fahri mengatakan, ia tidak percaya KPK karena sampai saat ini, korupsi belum juga hilang dari bumi Indonesia. “Sudah 9 tahun DPR memberikan power dan kewenangan extra ordinary kepada KPK, tapi korupsi di hulu dan hilir tidak juga hilang. KPK sekarang malah mau menghabisi DPR. Itu kan pembusukan sistem. Bahaya sekali ini. KPK harus dikritisi,” kata Fahri.
“KPK seharusnya membenahi sistem, bukannya seoalah-olah mencari popularitas dan mengesankan seolah lembaga lain tidak memberantas korupsi besar-besaran. Jadi, mandat yang diberikan DPR selama ini adalah pemubaziran besar-besaran untuk membangun popularitas orang-orang di KPK,” ujar Fahri panjang lebar saat itu.
Soal rencananya pindah komisi hari ini, Fahri Hamzah belum memberi konfirmasi, meski telah berulangkali dihubungi melalui telepon.
Selain Netanyahu, Ini Pihak Israel yang Dikabarkan Akan Ditangkap Pengadilan Kriminal Internasional
(QUE)Pihak Israel dikabarkan semakin khawatir dengan kemungkinan Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Be
