- Antara/Saptono
VIVAnews - Wakil Presiden Boediono mengatakan, tidak ada istilah neoliberal ataupun liberal dalam hal pengentasan kemiskinan di Indonesia. Upaya pengurangan jumlah orang miskin memerlukan intervensi pemerintah, dan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.
"Pemerintah selama ini mencoba membuat program-program baru untuk pengentasan kemiskinan itu," ujar Boediono di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin 17 Oktober 2011.
Boediono mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, peningkatan pendapatan, pendidikan, ataupun kesehatan.
Pemerintahan SBY-Boediono menargetkan penurunan angka kemiskinan dari saat ini 12,5 persen menjadi 8-10 persen pada 2014. Boediono mengakui, upaya pengentasan kemiskinan tidak semudah yang diperkirakan.
Alasannya, banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat miskin. Selama ini, pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan berdasarkan empat kluster.
Empat kluster itu adalah rumah tangga dan individu, pemberdayaan masyarakat, usaha mikro, dan analisis spasial.
Boediono juga mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyusun data keluarga miskin di Indonesia. Program yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu diharapkan rampung pada 2012.
Wapres berharap data keluarga miskin tersebut nantinya menjadi data resmi yang digunakan pemerintah dalam menyusun program pengentasan kemiskinan. "Sekarang sedang kami sinkronkan, sehingga nantinya sasaran yang akan dituju juga sama," kata Boediono.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu juga menambahkan, program pengentasan kemiskinan itu diharapkan bisa terasa manfaatnya dan tidak berjalan sendiri-sendiri.(np)
Zulhas Yakin Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta Bukan Jabar
Zulhas menuturkan PAN akan berkoalisi dengan sejumlah partai untuk menghadapi Pilkada 2024. Salah satunya adalah Gerindra.
