- Antara/ R Rekotomo
VIVAnews - Pemerintah menyatakan, bila Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum telah disahkan, penetapan harga pembebasan lahan yang diputuskan Pengadilan Negeri bersifat mengikat. Warga tak mungkin bisa banding memperjuangkan harga sesuai yang diinginkan.
"Taksiran harga lahan Pengadilan Negeri merupakan tingkat final dan mengikat," kata Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Tanah Badan Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan - Badan Pertanahan Nasional Yuswanda A Tumenggung, dalam seminar di Universitas Paramadina, The Energy Tower, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2011.
Yuswanda mengatakan, keputusan ini tak bakal merugikan rakyat, sebab penentuan harga dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Dalam pembebasan lahan terdiri dari masa persiapan, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan. "Jika ada perbedaan harga diajukan ke pengadilan negeri. Keputusan pengadilan ini merupakan final dan mengikat," katanya.
Menurut Yuswanda, lahan untuk kepentingan umum harus bisa dibebaskan dan hak-hak masyarakat juga dihargai.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai, seharusnya Presiden membentuk menteri agraria dan tata ruang daripada membentuk wakil menter. "Mereka inilah yang menata infrastruktur," kata Sudjatmiko dalam acara yang sama.
Menurut Budiman, produk hukum yang memayungi infrastruktur sudah ada seperti UU Tata Ruang, UU Agraria, UU Konservasi Lingkungan, UU Industri. "Produk hukum tersebut masih saja menimbulkan konflik sosial, sekitar 127 konflik sosial yang terjadi tahun ini," kata Sudjatmiko. "Maka itu Presiden harus memberikan perhatian khusus terhadap infrastruktur seperti membentuk kementerian agraria dan tata ruang." (umi)
Depok Masuk Aglomerasi DKJ, Wakil Wali Kota: Semoga Lebih Banyak Positifnya
Daerah aglomerasi Jabodetabekjur diharapkan akan banyak pengaruh terhadap pembangunan di Depok.
