- Newmont
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara sebesar 7 persen kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Keuangan. Dalam analisisnya, auditor negara ini menganggap pembelian saham itu harus melalui izin DPR.
"BPK tidak menyatakan pemerintah salah, BPK hanya memberikan pendapat," kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dalam pesan singkat kepada VIVAnews.com di Jakarta, Senin, 24 Oktober 2011.
Menurut Bisri, BPK menilai pembelian saham Newmont oleh pemerintah adalah penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada perusahaan swasta. Untuk kasus ini, PMP pada perusahaan swasta hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional. "Setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR," kata dia. '
Sementara itu, BPK juga menemukan fakta bahwa DPR selama ini belum pernah menyediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembelian saham Newmont.
Bisri menyatakan, keputusan pembelian saham tersebut merupakan keputusan pemerintah dan bukan hanya keputusan Menteri Keuangan yang ditetapkan dengan keputusan pemerintah.
Namun, BPK sekali lagi menegaskan bahwa keputusan pemerintah membeli saham Newmont harus terlebih dahulu meminta persetujuan DPR. Persetujuan itu baik mengenai substansi PMP maupun penyediaan anggaran dalam APBN.
Seperti diketahui, kepastian pembelian saham divestasi Newmont diperoleh setelah dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli saham divestasi antara pemerintah yang diwakili kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan pihak Newmont. Penandatanganan perjanjian jual beli dilakukan pada 6 Mei 2011.
Dalam transaksi tersebut, pemerintah Indonesia membeli jatah saham divestasi 2010 sebesar 7 persen tersebut dengan nilai US$246,8 juta. Harga tersebut lebih rendah dari penawaran yang semula diajukan Newmont sebesar US$271 juta.
Usai pembelian jatah saham divestasi tersebut, DPR meminta agar BPK melakukan audit terhadap keputusan pemerintah tersebut.
Dalam melakukan audit tersebut, BPK memaparkan akan menelaah pembelian saham divestasi Newmont dari sisi investasi atau penyertaan modal pemerintah. Untuk membedahnya, BPK menggunakan landasan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (art)
5 Tips Merawat Kucing Peliharaan Agar Tetap Sehat dan Terhindar dari Penyakit
Merawat kucing menjadi tanggung jawab yang besar bagi setiap pemiliknya. Kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaan kita menjadi prioritas utama. Berikut ini tipsnya.
