- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Pemerintah menyatakan rencana pembelian tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) demi memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi penduduk Nusa Tenggara. Sebab, dengan kepemilikan saham oleh pemerintah, tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik dan memberikan keuntungan pada penduduk lokal.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi kekayaan alam tembaga dan emas yang melimpah. "Hal ini belum dioptimalkan," ujar Agus saat memberi kata sambutan dalam acara Nusa Tenggara Investment Day di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa 25 Oktober 2011.
Dengan alasan itu, dia melanjutkan, pemerintah berniat membeli saham divestasi PT Newmont. Tujuannya tak lain ialah agar hasil kekayaan alam Nusa Tenggara dapat dinikmati masyarakat setempat.
Agus menyayangkan jika ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak membeli saham divestasi itu. Pembelian saham itu telah sesuai dengan undang-undang. "Jika ada yang mengatakan pemerintah tidak berhak, maka itu salah," tuturnya.
Seperti diketahui, kepastian pembelian saham divestasi Newmont diperoleh setelah dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli saham divestasi antara pemerintah yang diwakili kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Newmont. Penandatanganan perjanjian jual beli dilakukan pada 6 Mei 2011.
Dalam transaksi tersebut, pemerintah Indonesia membeli jatah saham divestasi 2010 sebesar 7 persen dengan harga US$246,8 juta. Harga tersebut lebih rendah dari penawaran yang semula diajukan Newmont sebesar US$271 juta.
Usai pembelian jatah saham divestasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar BPK melakukan audit terhadap keputusan pemerintah tersebut.
Dalam melakukan audit tersebut, BPK memaparkan akan menelaah pembelian saham divestasi Newmont dari sisi investasi atau penyertaan modal pemerintah. Untuk membedahnya, BPK menggunakan landasan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Hasil pemeriksaan BPK pun sudah diserahkan kepada DPR dan menteri keuangan. Dalam analisisnya, auditor negara itu menganggap pembelian saham Newmont harus melalui izin DPR. (art)
Cak Imin Posting Foto Bareng Dasco Gerindra, Apa Artinya?
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengunggah foto bersama Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
