- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Komite khusus bentukan Kongres AS dalam beberapa bulan terakhir menerima berbagai masukan untuk mencari cara mengatasi defisit anggaran dan utang pemerintah. Dari berbagai proposal, muncul usulan unik: mengganti pecahan US$1 dari berbentuk uang kertas menjadi uang logam (koin).
Menurut harian USA Today, usulan penggantian uang kertas pecahan US$1 ke dalam bentuk koin didukung sejumlah kalangan, mulai dari perusahaan tambang, produsen mesin penjual eceran, hingga pengelola kendaraan umum.
Sebaliknya, kalangan produsen kertas dan tinta menentang ide itu, yang sebenarnya sudah jadi wacana selama lebih dari 25 tahun.
"Kita telah mengalami defisit besar-besaran. Kita pun telah memiliki komite super dan Kongres tengah berupaya mencari cara untuk berhemat," kata Jim Kolbe, mantan anggota DPR yang tengah mendukung kampanye penggantian uang kertas ke koin.
Untuk jangka pendek, langkah mengganti uang kertas ke koin ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, pada akhirnya langkah itu akan menghemat anggaran untuk jangka panjang.
Uang kertas dipandang hanya bisa bertahan selama 42 bulan, namun uang logam bisa bertahan selamanya. Menurut Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS, penggantian uang kertas ke koin bisa menghemat anggaran sebesar US$5,6 miliar selama 30 tahun.
"Penghematan seperti itu tidak sampai menaikkan pajak dan memotong program-program apapun," kata Kolbe. Namun, Komite Kongres harus mempelajari lebih lanjut usulan itu.
Beranggotakan 12 anggota Kongres, Komite Pengurangan Defisit atau populer disebut Komite Super itu Agustus lalu mendapat mandat untuk merancang formula penghematan anggaran. Mereka diberi batas waktu hingga 23 November untuk mencari cara bagaimana menghemat anggaran hingga sebesar US$1,5 triliun.
Bila mereka gagal mencapai keputusan, maka pemerintah harus bersiap menerima pemangkasan anggaran besar-besaran mulai tahun 2013. Ini bisa memperparah krisis ekonomi AS.
Ada Kesan Anies Baswedan Mulai Ditinggalkan Partai Pendukungnya, Menurut Pengamat
Pengamat politik pada Universitas Andalas Padang menilai ada kesan bahwa Anies Baswedan mulai ditinggalkan partai pendukungnya setelah kalah dalam Pemilu Presiden 2024.
