- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Usai menerima laporan hasil pemeriksaan pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi XI DPR berencana mengirim surat kepada Presiden. Dalam suratnya, DPR meminta agar presiden mematuhi hasil audit BPK tersebut.
Salah satu hasil audit BPK menyebutkan pembelian saham divestasi Newmont oleh pemerintah termasuk dalam kegiatan penyertaan modal pemerintah (PMP) pada perusahaan swasta. Untuk aksi ini, BPK menilai pemerintah harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPR.
"Komisi XI memutuskan berkirim surat ke Presiden, melalui Pimpinan DPR dengan tembusan ke Komisi VII DPR dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis yang menjadi Pimpinan Rapat Internal Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2011.
Sebagai informasi, rapat internal komisi XI DPR dilakukan pada pagi tadi untuk membahas hasil audit BPK terhadap divestasi Newmont oleh pemerintah.
Harry Azhar menegaskan, jika pemerintah tidak meminta persetujuan dalam pembelian saham divestasi Newmont, penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan pemerintah bisa dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Selain berkirim surat kepada presiden, rapat internal Komisi XI DPR juga menilai Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai lembaga yang ditunjuk sebagai pembeli saham Newmmont, telah menyimpang dari fungsinya. Penyimpangan itu adalah pembelian saham oleh PIP menggunakan dana dari APBN.
"PIP didirikan untuk membantu pembiayaan infrastruktur pembangunan," ujar Harry Azhar.
Keputusan ketiga yang dihasilkan rapat internal komisi XI DPR adalah komisi meminta agar pemerintah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakannya.
Seperti diketahui, BPK mengaku telah menyerahkan hasil audit pembelian saham Newmont oleh pemerintah. Audit tersebut diajukan oleh Komisi XI DPR kepada BPK.
Dalam pembelian saham Newmont ini, pemerintah Indonesia membeli jatah saham divestasi 2010 sebesar 7 persen dengan nilai US$246,8 juta. Harga tersebut lebih rendah dari penawaran yang semula diajukan Newmont sebesar US$271 juta.
Golkar Bertemu PKS, Peluang Koalisi di Pilkada Sumatera Utara Terbuka?
Jelang Pilkada Sumatera Utara, Partai Keadilan Sejahtera, PKS mengunjungi Partai Golkar Sumut, di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan. Kabar koalisi kedua partai mencuat.
