- VIVAnews/ Tri Saputro
VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menyatakan partainya tidak mempermasalahkan usulan ambang parlemen atau parliamentary threshold 4 persen seperti diusulkan pemerintah.
Menurut Mahfudz, PKS sejak awal sudah berpandangan bahwa PT yang ideal untuk pemilu mendatang adalah di kisaran 3-4 persen.
"Kalau PKS posisi dari awal tiga sampai empat persen. Artinya kalau memang semua fraksi sepakat 4 ya PKS ya no problem," ujar Mahfudz di DPR RI, Jakarta, Kamis 27 Oktober 2011. Meski begitu, PKS masih mau mencoba untuk PT adalah tiga persen.
"Apakah mereka (fraksi) mau bergerak satu langkah ke angka tiga ya insya Allah akan mudah mencapai konsensus. Asal jangan sampai PT dibawa ke voting," kata Mahfudz.
Pemerintah tadi malam secara resmi telah mengusulkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Pemilu dalam rapat kerja dengan Panitia Khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di Komisi II DPR. Parliamentary threshold (PT) yang diterapkan dalam pemilu legislatif 2014 mendatang diusulkan pemerintah sebesar empat persen dan berlaku secara nasional baik di tingkat DPR maupun DPRD.
"Usulan resmi pemerintah soal PT tadi malam itu empat persen," ujar anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo di DPR RI, Jakarta, Kamis 27 Oktober 2011. Arif menilai usulan dari pemerintah tersebut memang identik dengan usulan Demokrat. "Tidak sama dengan Demokrat, tapi identik," kata Arif.
Fraksi Demokrat mengusulkan PT sebesar empat persen sebagai tawaran titik kompromi di antara usulan dua partai besar seperti Golkar dan PDIP yaitu PT sebesar 5 persen. Sedangkan partai menengah seperti PAN, PKB, PPP, Hanura, dan Gerindra menginginkan agar angka PT tidak berubah atau naik hanya sebesar tiga persen.
"Kami harapkan titik komprominya di PT empat persen," kata Wasekjen DPP Demokrat Saan Mustofa di DPR RI, Jakarta, Kamis 27 Juli 2011. (umi)
