- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews – Sekjen PPP Romahurmuziy curiga ada kepentingan tertentu di balik usulan pemerintah yang mengajukan angka ambang parlemen sebesar 4 persen, dan mengusulkan pengurangan jumlah alokasi kursi per daerah pemilihan menjadi 3-6 kursi.
Kedua usulan pemerintah itu, terang Rommy, merupakan bagian dari Daftar Inventarisasi Masalah revisi UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu. “Usul pemerintah ini kontradiktif dengan logika perbaikan sistem politik,” ujar Rommy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Oktober 2011.
Politisi muda PPP itu khawatir, permainan politik dalam pemilu bahkan sudah dimulai sejak penyusunan perundang-undangan mengenai pemilu. “Cara paling murah untuk memenangkan pemilu adalah dengan memberikan peluang kepada partai politik tertentu agar bisa menajdi pemenang, lewat peraturan pemilu,” kata Rommy.
“Daripada bertarung habis-habisan dalam persaingan pemilu, lebih mudah main di peraturan,” imbuhnya. Namun Rommy tak mau menyebutkan partai politik mana yang ia curigai mempunyai kepentingan politik untuk memainkan aturan pemilu. “Saya tak mau sebut,” katanya singkat.
Usul menaikkan ambang parlemen menjadi 4 persen, disebut Rommy tanggung. “Kalau memang mau menyederhanakan jumlah partai politik, sekalian saja ambang parlemen 15 persen, dengan catatan, semua partai yang tidak mencapai angka itu, diberi ruang untuk bergabung dengan partai yang lolos,” terang Rommy.
Sementara usul pengurangan jumlah alokasi kursi per dapil yang disebut pemerintah bertujuan untuk mempersempit jarak dan mendekatkan para legislator dengan konstituennya, menurut Rommy adalah gagasan yang keliru.
“Alasan mendekatkan anggota DPR dengan pemilihnya, kalau mempersempit wilayah dapil, itu tidak logis. Anggota DPR itu kan kerjanya juga di Jakarta, tidak di dapil masing-masing,” kata Rommy.
Ia bahkan menyebut logika semacam itu kuno. “Logika mendekatkan anggota DPR dengan konstituen menggunakan ukuran jarak dan geografis itu adalah logika jaman batu, karena sekarang kendala jarak sudah bisa diatasi dengan kecanggihan teknologi,” tambah Rommy.
Oleh karena itu, ia menegaskan, Fraksi PPP akan menolak usulan pemerintah mengenai pengurangan jumlah alokasi kursi per dapil. “Kita akan tolak itu,” kata dia.
Alasan Pemerintah
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pemerintah mengusulkan kenaikan ambang parlemen dari 2,5 persen menjadi 4 persen secara nasional, dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan kehidupan politik, dan menyeimbangkan sistem kepartaian dengan pemerintahan presidensial dalam rangka perwujudan check and balances.
Pemerintah menilai, ambang parlemen 2,5 persen pada Pemilu 2009 lalu belum menghasilkan sistem multipartai sederhana yang efektif. Usulan ambang parlemen 4 persenda dari pemerintah ini sama persis seperti usulan Partai Demokrat. Demokrat meyakini, 4 persen adalah angka moderat.
Cerita Perjuangan TikTokers Sasya Livisya, Sering Dapat Hate Comment karena Penampilannya
Setelah melalui berbagai proses yang panjang, Sasya Livisya menyampaikan pentingnya hate comment dalam setiap konten yang diposting di sosial media.
