- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Masih ingat perdebatan sengit di Twitter antara Ketua DPR Marzuki Alie (@MA_DPR) dan Anggota DRP dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid (@meutya_hafid). Dalam perdebatan itu nama Nurhayati Assegaf disebut. Nurhayati adalah politikus Demokrat yang mencalonkan diri menjadi Presiden Inter Parliamentary Union.
Kasus ini menjadi ramai, sebab Ketua DPR menerbitkan surat dukungan untuk calon dari negara lain, yakni Ketua Parlemen Maroko.
Hari ini Nurhayati, yang juga menjadi Ketua Delegasi RI dalam Sidang Majelis Inter Parliamentary Union (IPU) ke-125 di Benn, Swiss, menggelar jumpa pers dan membeberkan kasus ini, juga alasannya maju sebagai kandidat.
Nurhayati mengungkapkan, dirinya maju karena merespons perkembangan di arena sidang. Di situ, Nurhayati mengaku mendapat dukungan kuat seperti dari Kanada, Namibia (Presiden IPU Incumbent), serta grup-grup geopoliotik seperti Asia Pasifik dan ASEAN+3.
"Presiden IPU Dr Theo Ben Gurirab menunjukkan dukungan itu dengan mengatakan pada saya, "Saya sangat bahagia bila saya digantikan seorang perempuan"," kata Nurhayati saat jumpa pers di DPR, Senin 31 Oktober 2011.
Nurhayati mengungkapkan, pelarangan dirinya maju oleh Ketua DPR menjadi perbincangan hangat dalam pertemuan berbagai grup geopolitik. Meski menjadi kontroversi di negeri sendiri, sejumlah negara tetap memberi dukungan. "Kecuali kelompok Arab yang mendukung calon dari Maroko," katanya.
Akhirnya, Nurhayati tetap maju meskipun kalah. Nurhayati meraup 130 suara. Rivalnya, Ketua Parlemen Maroko Abdelwahed Radi menang dengan 137 suara. "Persaingan sengit sebenarnya, bedanya tipis," ujar Nurhayati.
Nurhayati menyayangkan dukungan yang besar pada Indonesia untuk menduduki posisi strategis sebagai Presiden IPU disia-siakan. Alih-alih memberi dukungan, justru mendukung calon dari negara lain. Menurut Nurhayati, alasan Marzuki melarang dirinya maju karena bukan Ketua Parlemen adalah alasan yang tidak tepat. "Tidak menyetujui tadi alasannya Ketua IPU harus Ketua DPR. Padahal, menurut statuta IPU tidak demikian. Setiap anggota IPU boleh mencalonkan diri," ujarnya.
Nurhayati menyayangkan, setelah dirinya diberi SK sebagai ketua delegasi, tidak diajak bicara oleh Marzuki. Termasuk, tidak dimintai pendapat ketika pimpinan Dewan melarang delegasi Indonesia maju dan justru mendukung calon dari Maroko. "Ketika SK turun saya benar-benar minta waktu ketemu tapi tidak bisa. Jelang berangkat saya SMS pamitan minta doa," katanya.
Nurhayati menjelaskan, dia diberi mandat sebagai ketua delegasi selaku pimpinan BKSAP. Menurutnya, BKSAP punya mandat dari parlemen untuk jalankan diplomasi antar parlemen. "Ini mandat sebagaimana alat kelengkapan lainnya. Pada saat BKSAP buat surat ajukan saya, pimpinan tidak setujui dengan alasan bukan ketua parlemen. Saya tidak kampanye. Saya baru mencalonkan setelah ditunjuk sebagai ketua delegasi di IPU," katanya. "Sudah tahu saya tidak diizinkan maju, kenapa saya diberi mandat sebagai ketua delegasi."
Marzuki Alie sebelumnya menerangkan, surat yang dikirimkan ke parlemen Maroko itu atas nama pimpinan DPR. "Lembaga memutuskan bahwa kita tidak mencalonkan diri." DPR melakukan itu, kata Marzuki, karena sudah menjabat Presiden Parlemen Negara-negara Islam.
"Waktu saya di Uganda, saya maju sebagai Presiden parlemen negara-negara Organisasi Konferensi Islam. Kita pun didukung oleh parlemen-parlemen negara Arab. Jadi kita di dalam diplomasi internasional harus selalu saling dukung dan rasanya kita sudah cukuplah. Saat ini saya memegang dua Presiden, Presiden Parlemen Negara Islam dan Presiden Parlemen ASEAN. Jadi itu saja sudah menghabiskan tenaga kita." Karena itu, DPR secara institusi tak mengajukan diri jadi Presiden IPU.
