- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Komisi II DPR mengunjungi sejumlah daerah untuk memantau pelaksanaan program e-KTP. Hari ini, satu tim berkunjung ke Solo, Jawa Tengah. Satu tim lagi ke Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Dari kunjungan itu, Komisi II menemukan sejumlah persoalan yang membuat mereka sangsi bahwa program e-KTP selesai sesuai tenggat, yaitu Desember 2011.
Anggota Fraksi Golkar Nurul Arifin mengungkapkan, banyak permasalahan pelaksanaan progran e-KTP. Permasalahan itu antara lain, alat dari pemerintah pusat belum terkirim semua. Sebagian yang terkirim ada yang rusak. Sehingga, hal itu membuatnya sanksi apakah program bisa selesai sesuai target, yakni Desember 2011.
"Penjelasan Wakil Walikota FX Rudiatmo, dari 29 set alat yang dijanjikan pemerintah, baru 10 yang diterima dan itu pun 3 alat rusak dan tidak lengkap," kata Nurul melalui pesan BlackBerry Messenger, Senin 31 Oktober 2011.
Menurut Nurul, agar pembuatan tetap jalan, Dinas Kependudukan melakukan aksi 'kanibal' dengan mengambil bagian-bagian yang tidak rusak untuk memperbaiki alat-alat yang rusak. Dengan alat yang ada itu, sampai saat ini sudah selesai 84.000 e-KTP dari total 340.000.
Kepada Komisi II, pemerintah kota Solo meyakinkan tetap bisa menyelesaikan sesuai tenggat. Strateginya antara lain, Pemerintah kota sudah memberlakukan kerja shift, yaitu pukul 08.00-16.00, dan 16.00-21.00.
"Namun dari tim kemdagri yang mendampingi kami diperoleh keterangan bahwa sisa alat akan dikirim tanggal 12 November jika ini benar," katanya.
Terpisah, Anggota Fraksi PKB Abdul Malik Haramain mengungkapkan, target pelaksanaan e-KTP di 197 kabupaten/kota untuk 2011 sepertinya tidak akan tercapai. Penilaian itu berdasar temuan kemampuan beberapa daerah dalam melaksanakan e-KTP tidak maksaimal.
"Di kecamatan Praya Lombok Tengah NTB misalnya, dari target e-KTP 93.000 penduduk yang harus diselesaikan tahun ini, hingga hari ini hanya mampu melaksanakan 3500-an warga," ujar Malik.
Menurut dia, perhari rata-rata di kecamatan ini hanya mampu memproses e-KTP untuk 250-an warga. Artinya perlu waktu 300-an hari untuk menyelesaikan e-KTP untuk 93.000. Dengan asumsi linier itu, maka target selesai pada 2011di kecamatan ini tidak akan tercapai.
"Padahal Praya adalah ibukota Kabupaten Lombok Tengah yang punya akses informasi, transportasi dan posisi di tengah-tengah kabupaten. Bagaimana dengan Kabupaten atau Kecamatan yang punya kendala akses? Tentu tingkat kesulitannya jauh lebih kompleks."
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sempat sesumbar program e-KTP tahun ini bakal selelasi sesuai target. Bila meleset, dia bahkan sempat menyatakan siap meletakkan jabatan. (ren)
