- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews – Mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi mengaku tidak tahu-menahu soal proyek pengadaan outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya Tangerang tahun 2004-2006, yang terindikasi mengandung unsur korupsi.
Hal itu diungkapkan Laksamana Sukardi saat bersaksi bagi mantan Dirut PLN Eddie Widiono. “Masalah operasional tidak mungkin menteri ikut campur. Nguping saja nggak boleh. Secara good govenance juga tidak boleh. Siapa kontraktornya, saya tidak pernah tau,” kata Laksamana Sukardi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa 1 November 2011.
Menurut Laksamana, proyek CIS-RISI merupakan proyek operasional PLN. Sementara sebagai menteri yang menjabat saat itu, ia tidak mengetahui detail pekerjaan operasional masing-masing BUMN. Kementerian BUMN, kata Laksamana, hanya memberikan arahan kepada BUMN agar bekerja secara efisien dengan meningkatkan keuntungan dan menghindari kerugian, berdasar azas good governance.
“Kalau soal efisiensi kami tahu, tapi PLN sebagai perusahaan, kami tahu secara umum saja seperti administrasi, billing system,” ujar Laksamana.
Perihal laporan proyek CIS-RISI yang disampaikan PLN ke Kementerian BUMN, Laksamana menilai tidak ada kejanggalan karena hal itu bersifat umum dan sudah diperiksa oleh perangkat kementerian, baik dari sisi hukum, keuangan, dan deputi.
“Kalau dalam pelaksanaannya ada penyelewengan, mana ada menteri yang tahu ada penyelewengan itu,” kata Laksamana lagi.
Sementara itu, kuasa hukum Eddie, Maqdir Ismail, mengatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Eddie sangat dipaksakan. Menurutnya, dari kesaksian mantan Menneg BUMN Laksamana Sukardi, terungkap bahwa tidak ada kesalahan dalam proyek tersebut, dan tidak ada kerugian negara yang diakibatkan oleh proyek itu.
“Saya melihat beliau (Laksamana) memberikan keterangan tidak ada yang salah dalam proyek ini. Menurut beliau tidak pernah ada laporan kesalahan pengelolaan. Jadi saya kira dakwaan ini dipaksakan,” ujar Maqdir.
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar cenderung mendorong Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang DKI Jakarta.
