- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa, menduga ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk membangun citra seolah-olah semua politikus memiliki kegemaran bergaya hidup mewah atau berperilaku hedonis.
“Hedonisme itu identik dengan pragmatisme. Ada penggiringan opini bahwa hedonis itu adalah politikus,” ujar Saan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 14 November 2011.
Padahal, tutur Saan, kecenderungan gaya hidup hedonis tak hanya ditemukan pada politikus atau anggota DPR. “Kalau dikatakan hedonisme itu identik dengan politikus, menurut saya itu tidak benar. Jangan sampai ada opini yang mengatakan, yang namanya politikus itu hedon. Ada yang hedon, tapi ada juga yang tidak,” ucapnya.
“Jadi, kalau digiring seakan-akan politikus itu hedonis, maka itu sekedar pencitraan, dan itu juga tidak benar,” imbuh Sekretaris Fraksi Demokrat itu. Saan menegaskan, fenomena hedonis juga terjadi pada pejabat di instansi lain.
“Di semua instansi ada yang begitu. Soal hedonis jangan difokuskan pada anggota DPR dan politikus,” kata Saan. Meski begitu, Saan setuju bahwa siapapun perlu menerapkan gaya hidup sederhana, terutama bagi politikus dan anggota DPR.
Namun sesungguhnya, menurut Saan, tak peduli apapun statusnya, kesederhanan penting untuk diterapkan agar tidak memperbesar kesenjangan antara pejabat dengan masyarakat. “Menerapkan hidup sederhana itu penting supaya hidup kami dengan masyarakat yang kami wakili tidak ada kesenjangan,” jelas Saan.
Bukan Pencitraan
Kesederhanaan, menurut Saan, tak hanya untuk pencitraan semata. “Kesederhaan juga jangan dimaknai dengan kepura-puraan hidup. Itu harus apa adanya. Otentik. Walau punya mobil mewah misalnya, kalau turun ke daerah pemilihan tak usah dipakai,” tambah Saan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Anis Matta berpendapat, gaya hidup pejabat publik tidak perlu diintervensi karena menurutnya, setiap orang punya pilihan atas kehidupannya masing-masing. “Fokus saja dengan tugas sebagai pejabat publik. Biarlah gaya hidup orang per orang menjadi pilihan pribadi dan tidak perlu diintervensi oleh negara,” ujar politisi PKS itu. (ren)