- kpk.go.id
VIVAnews – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin menyatakan, seharusnya kasus yang menimpa dirinya bisa diselesaikan di Dewan Pers karena berkaitan dengan pemberitaan di salah satu media massa. Jadi, tidak perlu sampai lapor ke polisi.
“Menurut pemikiran saya, harusnya seperti itu, ke Dewan Pers,” ujar Jasin di Gedung KPK, Jakarta, Senin 14 November 2011. Jasin menjelaskan, kasus terkait dirinya berawal dari pemberitaan di harian Suara Merdeka, Semarang, pada tahun 2009 lalu.
Saat itu, kata Jasin, ia mengatakan anggota Komisi III DPR berinisial PN tengah bermasalah dengan KPK. Jasin mengaku, pernyataan itu diungkapkan dirinya jauh sebelum Panda Nababan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI.
Jadi menurut Jasin, bila pemberitaan itu yang dijadikan dasar untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka, maka wujudnya adalah dalam pemberitaan. Jasin menambahkan, informasi yang diperoleh dan dikaji melalui informasi media, seharusnya penjelasannya harus melalui etik media.
“Jadi tidak didasarkan seperti kasus pencemaran nama baik, kemudian melalui prosedur hukum seperti sekarang ini. Tapi itu hak mereka, silakan saja,” kata Jasin.
Jasin sendiri mengaku punya bukti terkait pernyataanya yang hanya menyebut inisial, bukan nama lengkap. Menurutnya, beberapa wartawan yang ikut meliput bahkan juga sudah diperiksa. “Dari situ bisa digali informasinya, apakah saya menyebut nama yang bersangkutan atau tidak. Jadi tentunya sumbernya tidak dari saya saja,” terang Jasin.
“Kalau dari saya jelas, yang saya sebut adalah inisial,” tegas Jasin. (eh)
UEA dan Indonesia Kolaborasi Kembangkan Pencak Silat dan Bulutangkis
Pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) berkolaborasi untuk mengembangkan olahraga, khususnya pencak silat dan badminton atau bulutangkis.
