- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Kebijakan pemerintah terkait pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi perlu diambil dengan mencari risiko yang paling kecil. Kebijakan pengendalian berupa kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium dan Solar perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat.
"Kami harapkan kebijakan subsidi BBM tetap mempertimbangkan daya beli," kata Direkur Perencanaan Makro Kementerian PPN/Bappenas, Bambang Prijambodo, dalam acara Indonesia Economic Obsevation di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis 17 November 2011.
Bambang mengingatkan bahwa pada APBN 2012, pemerintah dan DPR sudah menetapkan beberapa asumsi makro, salah satunya pertumbuhan ekonomi 6,7 persen dan inflasi 5,3 persen.
Menurut Bambang, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah supaya asumsi itu tercapai. Pertama, upaya menjaga ekspor tetap harus ditingkatkan. Kedua, daya beli dan investasi harus ditingkatkan. Serta ketiga, belanja fiskal harus dimaksimalkan.
Kemarin, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini tidak sehat, karena habis untuk belanja negara dan subsidi. Sementara itu, alokasi pembangunan infrastruktur sangat minim. "Subsidi kita terlalu tinggi, khususnya subsidi energi," kata Jusuf Kalla di Jakarta.
Menurut JK, masalah minimnya infrastruktur di Indonesia terjadi karena tidak adanya anggaran setelah tersedot oleh subsidi energi. Subsidi energi yang mencapai hampir Rp200 triliun dengan asumsi harga minyak US$100 per barel dinilai terlalu besar. "Bukan infrastrukturnya yang salah, tetapi alokasi anggarannya yang salah," katanya. (umi)
Ramalan Zodiak Kamis 25 April 2024, Libra Lajang Bertemu Seseorang Istimewa
Ramalan zodiak Kamis, 25 April 2024. Aries ingin menjauh dari realitas sejenak. Bagi Libra yang lajang, mungkin ada kesempatan untuk bertemu seseorang yang istimewa.
