VIVAnews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan akan menindaklanjuti laporan praktik jual beli pasal di DPR RI. Syaratnya, hal itu dilaporkan secara resmi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yang mengungkapnya.
"Tidak ada laporan ke sini. Kalau ada, pasti kami proses," kata Busyro saat Media Gathering di kantor KPK, Jakarta, Kamis 17 November 2011.
Selain Busyro, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto juga berbagi cerita seputar praktik jual beli pasal. Bibit mengungkapkan praktik serupa pernah terjadi pada tahun 1990. Saat itu dia menjabat Wakil Asisten Perencana Kapolri.
"Saya tahu persis tahun 90-an itu terjadi," ujar Bibit di kantor KPK.
Menurut Bibit, saat itu dirinya bersama Kapolri sedang menggagas undang-undang ke DPR. Untuk mempertahankan rancangan UU tersebut di DPR, kata Bibit, ada "sesuatu" yang harus dilakukan. "Ini pengalaman di kepolisian bukan di KPK. Saya kira benar pernyataan Pak Mahfud, tapi itu dulu. Nggak tahu kalau sekarang. Tanya Pak Mahfud," kata Bibit.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan ada praktik jual beli pasal dalam perumusan undang-undang di DPR. Pernyataan itu sontak membuat para politisi di Gedung DPR gerah.
Menurut Mahfud, ada 406 kali pengujian undang-undang ke MK sejak 2003 hingga 9 November 2011, di mana 97 di antaranya dikabulkan karena dinilai inkonstitusional.
Mahfud menilai buruknya kualitas legislasi ini tak lain karena adanya praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU. Pasal tertentu yang menguntungkan kepentingan suatu kelompok, bisa dipesan dan dibeli. Jadilah undang-undang dirumuskan berdasar kehendak pemesan, bukan berdasarkan kehendak rakyat. (kd)
Tim Hukum Prabowo Sebut Amicus Curiae MK Bentuk Intervensi Peradilan
Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid angkat bicara soal upaya berbagai pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae, termasuk Megawati Soekarnoputri me
