Dua Perusahaan China Telah Kantongi Izin
VIVAnews - Dua perusahaan telepon genggam asal China telah memperoleh izin pembangunan pabrik di Indonesia. Pembangunan sejumlah pabrik telepon genggam ini menyusul pengetatan impor produk tertentu yang dilakukan pemerintah efektif 1 Februari.
Industri Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Menko Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, kedua perusahaan ini efektif memperoleh izin pada bulan ini. "Tepatnya (tempat pembangunan pabrik) saya lupa," ujar dia kepada VIVAnews melalui sambungan telepon, Selasa 3 Februari 2009.
Dua perusahaan telepon genggam ini mendahului Nokia yang juga akan membangun pabrik di Indonesia. "Kalau Nokia mungkin masih di Departemen Perindustrian, dan Departemen Hukum dan HAM," katanya.
Dia mengatakan, pengusaha memilih membangun pabrik dari pada harus menanggung pajak tambahan karena telepon genggam masuk dalam kategori tertentu. Padahal jika mereka membangun pabrik, mereka mendapat penangguhan pajak hingga 30 persen dari nilai investasi.
Selain itu, biaya telepon genggam yang dibuat di Indonesia, natinya bisa lebih murah dibanding impor. "Paling tidak mereka tidak menanggung biaya distribusi tinggi," katanya.
Keinginanan sejumlah pengusaha menanamkan modalnya di Indonesia berkaitan dengan potensialnya pasar telepon genggam di Indonesia. Permintaan telepon genggam dalam negeri dalam setahun bisa mencapai 15 juta unit, bahkan untuk tahun ini bisa lebih.
Pasar domestik sebesar 15 juta unit per tahun, merupakan angka yang tergolong besar. Bahkan, di antara negara ASEAN, pasar Indonesia tercatat paling besar.
Sri Mulyani Buka Suara soal Harga Sepatu Rp 10 Juta Kena Pajak Rp 31 Juta
Viral di media sosial seorang pria mengeluhkan dirinya dikenakan biaya bea masuk Rp 31 juta untuk harga sepatu Rp 10 juta.
