- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari pertama ditandai dengan adanya kesalahan dalam formulir Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN).
KPK menegaskan tidak pernah diminta Panitia Selaksi Pimpinan KPK untuk mengeluarkan draf pelaporan kekayaan 8 calon pimpinan komisi antikorupsi itu.
"Sampai hari ini kami belum pernah dimintai Pansel terkait LHKPN," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Jakarta, Selasa 22 November 2011.
Kemarin, Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, mengungkapkan bahwa pemegang kuasa pemeriksa formulir LHKPN masih tercatat pimpinan KPK periode pertama, yakni Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana, Amin Sunaryadi, Tumpak Hatorangan, Sjahruddin Rasul.
Permsalahan itu diketahui saat Komisi III DPR selesai menguji Abraham Samad sebagai calon pimpinan KPK. Kepada Komisi III, Abraham menyampaikan saat menyerahkan harta kekayaannya, dia mengaku sudah membaca formulir LKHPN tersebut namun tidak secara detail. Dia sendiri tidak dapat menjawab pertanyaan Benny soal siapa yang menguasakan LKHPN-nya itu.
Kekeliruan itu tidak hanya terjadi kepada Abraham, tetapi pada Abdullah Hehamahua, Aryanto Sutadi, Handoyo Sudrajat. Sementara formulir tanpa kuasa LKHPN diterima oleh Adnan Pandu Praja, Bambang Widjoyanto, dan Yunus Husein. Akhirnya proses uji kepatutan dan kelayakan diskors sementara waktu, untuk melakukan verifikasi soal siapa yang salah, apakah pansel atau si calon tidak cermat.
Johan mengaku tidak tahu menahu mengenai adanya kesalahan formulir tersebut. "Mungkin para calon itu minta formulir itu ke pansel," ujarnya.
Johan pun mengingatkan bahwa masa jabatan KPK Jilid II akan segera berakhir pada 17 Desember 2011. Sehingga, sebelum tanggal tersebut DPR sudah harus memilih pimpinan KPK Jilid III. "Sebelum tanggal tersebut sudah harus ada pimpinan yang baru, karena bisa ada kekosongan di KPK nanti," ujarnya.
PKS Bakal Sambangi Markas PKB Malam Ini, Bahas Apa?
Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mendatangi markas PKB pada Rabu kemarin.
