- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Pemerintah meminta peran swasta turut membantu dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Sebab, pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan rakyat sulit terwujud tanpa peran serta swasta.
"Lainnya diisi swasta atau Public Private Partnership (PPP)," ujar Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu 23 November 2011.
Pemerintah, lanjut Anny, telah memperbesar sisi belanja modal pemerintah atau government expenditure untuk mengembangkan sektor infrastruktur. Bahkan, meski masih terkendala beberapa masalah seperti persoalan pencairan dana tapi upaya perbaikan terus dilakukan.
"Memang harus butuh koordinasi yang baik di segala lini. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik," tuturnya.
Untuk menggenjot PPP, tambah Anny, pemerintah telah memberikan insentif baik dalam sisi pajak ataupun proyeknya itu sendiri.
"Kemudian untuk yang didanai BUMN, proyek MP3EI sudah mem-plot BUMN-BUMN mana yang akan investasi di sektor mana, misal pabrik atau jalan," tuturnya.
Pemerintah, kata Anny, turut menjaga segala target pada asumsi makro dapat tercapai agar memberikan kepercayaan pada pihak swasta untuk berinvestasi langsung atau Foreign Direct Investment/FDI di Tanah Air. (umi)
Dianggap Bukan Lagi Kader PDIP, Zulhas: Rumah Pak Jokowi dan Gibran Namanya PAN
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara soal pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun soal status Presiden Jokowi dan Gibra
