- Abror Rizki, Biro Pers Istana
VIVAnews – Fraksi Golkar mengajukan poin baru dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna dibahas di Panitia Khusus RUU Pemilu. Poin baru itu yang dipandang Golkar krusial itu menyangkut pelaksanaan pemilu secara serentak, sebagai bagian dari penyederhanaan sistem pemilu.
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar, Taufiq Hidayat, menyatakan bahwa RUU Pemilu tidah hanya membahas soal ambang parlemen semata, seperti yang selama ini ramai diulas di berbagai media. “Wacana perbaikan sistem pemilu akan lebih produktif apabila diperluas dengan membuka kemungkinan modifikasi sistem pemilu menjadi lebih sederhana,” kata Taufiq dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Kamis 24 November 2011.
Taufiq mengingatkan, penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada saat ini kerap dikritik sebagai pemilu yang rumit dan berbiaya mahal. “Praktek yang terjadi sekarang, dalam sekali masa pemilu, pemilih dihadapkan pada proses pemilihan anggota legislatif, baik DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ini belum termasuk pemilu untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota,” papar Taufiq.
Oleh karena itu, kata Taufiq, Golkar mengusulkan penyederhanaan pemilu dengan melaksanakan pemilu secara serentak. Menurutnya, ada dua modifikasi pemilu yang diajukan Golkar. “Pertama, dengan membedakan pelaksanaan pemilu lokal dan nasional,” terangnya.
“Kedua, pelaksanaan pemilu nasional dengan memilih pejabat eksekutif – Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, kemudian disusul dengan pemilihan DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam satu kerangka waktu,” ujar Taufiq.
Menurut Taufiq, modifikasi dua sistem itu akan mendorong terciptanya koalisi yang lebih rapi, stabil, dan permanen dari pusat hingga daerah. “Pada gilirannya, penataan politik akan lebih efisien dan efektif,” ujarnya. Pilkada secara serentak, imbuhnya, juga bertujuan untuk mengurangi ketegangan politik di tingkat lokal.
Berdasarkan estimasi Golkar, penyederhanaan sistem semacam itu bisa dilaksanakan pada Pemilu 2019. Tahun 2019, kata Taufiq, persiapan sistem baru tersebut bisa dilakukan secara matang, mulai sinkronisasi tahapan pemilu sampai sinkronisasi masa jabatan kepala daerah.
Terinspirasi Langkah Indonesia, Amerika Serikat Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
Airlangga: Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu.
