- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan bertahan lama. Alasannya, seiring pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan ini tidak akan kuat menahan laju konsumsi.
Menurut dia, untuk mengatasi masalah ini, jalan keluarnya adalah melakukan proses diversifikasi konsumsi energi. "Untuk itu diversifikasi pada gas bisa jadi solusi baik," ujar Hatta di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin, 28 November 2011.
Indonesia juga perlu meningkatkan produksi atau lifting minyak. Ia mengakui, lifting memang memiliki masalah yang perlu dibenahi seperti Plan of Development (PoD), lelang yang bertele-tele, atau pengambilan keputusan yang lambat.
Solusi lainnya, dia melanjutkan, adalah kebijakan dalam menetapkan harga. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah bagaimana bisa mengubah subsidi harga pada subsidi langsung secara bertahap. "Roadmap-nya harus 3-5 tahun selesai," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan kuota bahan bakar minyak subsidi pada 2011 sebanyak 40,49 juta kiloliter tidak akan cukup hingga akhir tahun. Hingga Oktober 2011, konsumsi BBM subsidi telah melewati 2,72 persen dari kuota yang ditetapkan untuk Januari-Oktober 2011.
"Perkiraan kebutuhan BBM subsidi pada 2011 diperkirakan melebihi kuota dan akan dilaporkan secara tersendiri kepada komisi VII DPR-RI," kata Dirjen Migas, Evita Legowo dalam rapat Evaluasi Kerja Kementerian ESDM 2011 di Komisi VII DPR-RI, Jakarta, Rabu 23 November 2011.
Evita berharap pembicaraan kuota BBM subsidi dengan Komisi VII diharapkan dapat berlangsung sebelum akhir Desember 2011. Evita memperkirakan konsumsi BBM subsidi akan melebihi sedikit di atas kuota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011.
"Tidak banyak, di kuota kan 40,49 juta kiloliter, tahun ini sepertinya lebih sedikit, 41 juta kiloliter koma sedikit," katanya. (art)
PKB dan PKS Sepakati Koalisi di Pilkada Serentak 2024, Khususnya di Jateng dan Jatim
PKS dan PKB menyepakati kerjasama politik untuk berkoalisi di Pilkada serentak 2024. PKS siap memenangkan calon di basis PKB, pun sebaliknya
